RadarBuleleng.id – Anggota DPRD kini sedang gusar. Penyebabnya hibah bansos yang dijanjikan, gagal cair.
Padahal hibah bansos itu dijanjikan sebelum ketok palu APBD Perubahan 2023 dan ketok palu APBD Induk 2024.
Padahal dokumen yang diperlukan untuk pencairan hibah bansos sudah sesuai dan lengkap. Namun tidak ada kejelasan soal pencairan.
Kondisi itu membuat resah anggota DPRD yang ada di Kabupaten Gianyar.
Kegusaran itu diungkap Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra. Dia mengaku kecewa dengan sikap Penjabat (Pj.) Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa beserta jajaran di Pemkab Gjanyar.
Pria yang akrab disapa Gus Gaga itu mengaku kecewa karena hingga kini belum ada informasi pasti terkait kelanjutan proses proposal hibah masyarakat yang difasilitasi DPRD Gianyar.
“Padahal banyak diantaranya sudah tandatangan NPHD, nomor rekening juga sudah lengkap. Dan tampaknya apa yang diucapkan langsung oleh Pj. Bupati dalam rapat kerja sebelum ketok palu APBD Induk 2024 dan APBD Perubahan 2023, hanya omong-omong saja," kata Gus Gaga, Kamis (18/1/2024).
Bukan hanya Gus Gaga, sejumlah anggota DPRD lainnya di Gumi Seni juga dibuat gerah. Sebab saat ini, masyarakat pemohon berharap agar hibah yang dijanjikan Pemkab Gianyar segera dicairkan.
"Bukan kami saja yang kecewa, masyarakat juga sangat kecewa. Kecewa, karena permohonan hibah mereka tak kunjung cair, tanpa ada penjelasan sedikitpun," ujarnya.
Anehnya, menurut Gus Gaga, sejumlah anggota DPRD Gianyar lain, hibahnya sudah dicairkan. Sementara sebagian lainnya yang belum.
Dia menduga hal itu berkaitan dengan kepentingan politis. Sebab secara kebetulan, hanya partai-partai tertentu yang bansosnya belum dicairkan.
"Dan anehnya atau barangkali suatu kebetulan, yang hibahnya gak ada kejelasan adalah hibah Bansos yang difasilitasi oleh anggota Dewan yang tergabung dalam koalisi pendukung Capres-Cawapres Prabowo-Gibran," imbuhnya.
Sehingga terkait kondisi ini, Gus Gaga menilai sikap Pj. Bupati Gianyar dan jajarannya tak berlaku adil.
IB Gaga mengaku, awalnya dia dan sejumlah temannya di Dewan berharap banyak lewat Pj Bupati.
Terutama terkait akan adanya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dan proses hibah/bansos yang difasilitasi seluruh anggota Dewan.
Sebab Pj Bupati ini birokrat murni, bukan politisi, dan tidak punya kepentingan apa pun secara politis. Namun hal itu menurutnya malah di luar ekspektasi.
Hal senada juga diungkapkan anggota Fraksi Golkar DPRD Gianyar, Made Togog. Ia menduga masalah pencairan hibah bansos itu sarat dengan kepentingan politis.
Menurutnya pro-kontra pencairan hibah bansos dipicu tindakan yang tidak adil. Sehingga menjadikan kondisi politik di Gianyar jelang Pemilu 2024 menjadi tidak kondusif.
Terkait dengan kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Gianyar, Dewa Gede Alit Mudiarta belum memberikan penjelasan.
Saat dikonfirmasi, dia mengatakan jika saat ini dirinya sedang berada di Jakarta. (*)
Editor : Eka Prasetya