radarbuleleng.jawapos.com- Masalah angka kemiskinan yang cukup timpang masih menjadi persoalan di Bali saat ini. Selain itu, pembangunan juga belum terwujud secara merata.
Hal itu disampaikan oleh I Wayan Wiasthana Ika Putra, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali usai kegiatan seminar Penguatan Konsumsi dan Akselerasi Investasi Berkualitas untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Selasa (14/1) siang.
Menurutnya masalah utama pembangunan di Bali saat ini adalah ketimpangan.
”Ketimpangan ada dua, ketimpangan antara sektor pembangunan. Sektor itu ada pariwisata, pertanian, dan lainnya. Ternyata pariwisata masih sangat mendominasi. Itu hampir 75 persen sumbangan ekonomi Bali dari pariwisata. Bali sangat tergantung dari pariwisata," katanya.
Lalu ketimpangan berikutnya, kata dia, adalah ketimpangan antar wilayah di Bali.
Dimana saat ini pembangunan ekonomi di Bali bertumbuh pesat. Sangat jauh berbeda di wilayah lainnya di Bali.
Pemerintah provinsi Bali pada 2018 silam menurutnya sudah mencoba menjawab hal ini dengan membuat transformasi ekonomi Bali yang diresmikan oleh presiden saat itu.
Hal itu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di luar Bali Selatan bisa berjalan maksimal.
Sehingga pemerintah membangun pelabuhan seperti di Nusa Penida, jalan shortcut, dan sejumlah pelabuhan-pelabuhan rakyat di luar Bali Selatan.
Hanya saja, Ika Putra tak menampik jika hal itu belum maksimal. Salah satu penyebabnya karena masalah anggaran.
Sementara itu, untuk angka kemiskinan nasional, Bali tergolong rendah dibandingkan provinsi lain.
Angka penganggurannya juga demikian. Hanya saja, di provinsi Bali sendiri, juga terjadi ketimpangan terkait angka kemiskinan tersebut.
”Angka kemiskinan masih tinggi di Klungkung, Karangasem dan Buleleng. Ini artinya di luar (Bali) Selatan semua. Denpasar Kemiskinannya kecil, Badung juga. Karena Pertumbuhan ekonomi di sini tinggi," bebernya.
Dia juga menyoroti adanya data angka kemiskinan yang kadang tak sesuai.
”Masalah kita yang urgent itu adalah data. Kadang data tidak sinkron. Bali dikatakan kemiskinan rendah, begitu kita cek, ternyata banyak. Misyalnya seperti itu atau sebaliknya," sambungnya.
Sehingga pemerintah provinsi Bali perlu mencari data yang lebih akurat dari BPS, lalu menerjemahkannya ke data BPKS secara perorangan.
”Kita terjemahkan ke data BPKS yang perorangan, si A di mana ada di data itu, kita kroscek lagi. Dan ini sering terjadi kekeliruan. Ada yang harusnya sudah tidak miskin, masih masuk, masih dapat bansos, masih dapat beras. Ini pemerintah mengakui masih ada mis di situ, baik dalam pengumpulan data maupun dalam distribusi bantuan. Kita keroyok angka kemiskinan yang sangat rendah ini, terendah nasional," tandasnya.***
Editor : Donny Tabelak