Radarbuleleng.jawapos.com– Kejaksaan Tinggi Bali menggelar komitmen bersama pelaksanaan Bale Kertha Adhyaksa (BKA) untuk seluruh Bali yang terdiri dari 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.500 desa adat.
Pelaksanaan komitmen itu digelar di Kantor Kejati Bali, Senin (30/6).
Acara yang disaksikan langsung pelaksana tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung RI (secara daring) itu dihadiri anggota DPD RI perwakilan Bali, Gubernur Bali, Forkominda Bali, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) dan jajarannya, bupati/wali kota dan ketua DPRD se-Bali, tokoh agama, tokoh masyarakat.
Kajati Bali Ketut Sumedana menjelaskan, BKA merupakan bagian dari kelembagaan yang ada di desa adat.
”Kejaksaan hanya sebagai fasilitator, hanya mendampingi. Kalau mereka sudah bisa menyelesaikan sendiri, maka kejaksaan tidak berperan,” ujar Sumedana.
Namun, ketika masalah yang dihadapi cukup rumit, para pihak di desa adat bisa konsultasi dengan jaksa.
BKA terdiri dari sabha desa, bendesa adat, dan kertha desa. Jika masalah memang tidak bisa diselesaikan di BKA, barulah dibawa ke pengadilan.
”Kami berharap keadilan itu ada di masyarakat itu sendiri. Pengadilan itu adalah ultimum remidium (hukum pidana sebagai upaya terakhir, Red),” tegas pria asal Buleleng itu.
Sumedana menegaskan, BKA ini diperuntukkan bagi perkara ringan. Sementara perkara berat seperti pembunuhan dan lainnya tetap harus dibawa ke ranah hukum positif. Termasuk kasus korupsi yang belakangan marak melanda LPD di Bali.
”Korupsi LPD tdak bisa diselesikan (di BKA). Kalau korupsi tetap kami proses karena ada kerugian negara,” tukasnya.
Mantan juru bicara Kejagung RI itu menambahkan, BKA sudah sosialisasikan sejak Maret.
Pelaksanaannya sudah berjalan di kabupaten/kota di Bali. Bahkan, kata Sumedana, di Kota Denpasar sudah dilaksanakan oleh semua bendesa adat. Ini sekaligus menjadi percontohan daerah lain.
Sementara itu, Jaksa Agung RI ST Burhanudin menyatakan dukungan penuh atas implementasi BKA sebagai wujud nyata peran penegak hukum dalam penguatan dan pelestarian keberadaan adat dan budaya di Bali.
Plt Wakil Jaksa Agung Prof Asep Nana Mulyana, dalam sambutannya daringnya menyampaikan, keberadaan BKA sangat strategis sebagai tempat penyelesaian segala konflik dan permasalahan yang ada di desa adat, seiring dengan pemberlakuan KUHP di awal 2026.
”Bali sebagai barometer dan role model di Indonesia dalam penyelesaian konflik dengan mengunakan kearifan lokal,” tuturnya.
Hal itu diakui secara konstitusi dan UU lebih spesifik KUHP yang akan diberlakukan.
Menurutnya langkah ini wujud dukungan Kejaksaan RI, khususnya Kejaksaan tinggi Bali dalam merevitalisasi hukum adat untuk di elaborasi dengan hukum nasional.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Buleleng