RadarBuleleng.id – Publik dibuat heboh dengan beredarnya video berdurasi 5 menit 8 detik yang memperlihatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, tampak marah-marah lewat Zoom kepada aparatur sipil negara (ASN).
Kekesalan itu dipicu bocornya instruksi donasi ASN dengan besaran nominal yang sudah ditentukan, sehingga dianggap bertentangan dengan makna donasi yang sejatinya sukarela.
Dalam video tersebut, Dewa Indra mengaku Pemprov Bali dihujat habis-habisan di media sosial karena dianggap memaksa ASN menyumbang.
Namun, Gubernur Bali Wayan Koster membantah jika Dewa Indra marah-marah. Menurutnya, sikap Sekda lebih tepat disebut pembinaan pegawai.
“Tidak negur, enggak. Beliau itu Sekda, sebagai pembina pegawai. Wajar saja,” kata Koster.
Koster menegaskan, donasi yang diminta dari ASN sifatnya sukarela dan bagian dari gotong royong. Hanya saja, publik mempertanyakan alasan adanya tarif yang dipatok.
Menjawab itu, Koster menjelaskan jumlah sumbangan dibedakan berdasarkan pangkat dan penghasilan ASN.
“Dipatok itu karena tingkat penghasilan beda-beda. Ada yang Rp 30 juta, Rp 20 juta, Rp 15 juta, sampai Rp 8 juta per bulan. Kan diberikan acuan. Mau sesuai acuan, mau lebih besar, mau lebih rendah, tidak masalah,” jelas pria asal Desa Sembiran, Buleleng, itu.
Ia memastikan penggalangan donasi dilakukan transparan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Oh, ya pasti transparansi. Yang mengelola itu BKD. Pasti transparan,” tegasnya.
Menurut Koster, pola ini bukan hal baru. Saat erupsi Gunung Agung maupun pandemi Covid-19, langkah serupa juga ditempuh.
Karena sifatnya gotong royong, kata dia, tidak perlu ada surat keputusan gubernur. “Ini internal pegawai. Tidak pakai SK segala macam. Apa masalahnya?” ujarnya.
Koster juga membantah keras isu adanya ancaman mutasi bagi ASN yang enggan ikut berdonasi.
“Itu dibesar-besarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Tidak ada mutasi, tidak ada ancaman,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyebut penggalangan dana ini sebagai upaya antisipasi menghadapi musim hujan yang berpotensi menimbulkan bencana.
“Menurut BMKG, puncak hujan mulai November sampai Februari. Kalau nanti ada bencana, saya langsung bisa salurkan bantuan,” pungkasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya