RadarBuleleng.id - Sebanyak 18 orang krama Desa Adat Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, mendatangi Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali di Denpasar, Senin (24/11/2025).
Mereka mengajukan pengaduan resmi terkait dugaan praktik nepotisme dalam penyusunan draf perarem ngadegang kelian adat yang dinilai tidak transparan sejak awal proses.
Putu Adi Parwata, perwakilan krama, menjelaskan bahwa sejak awal Kelian Adat menjanjikan pembentukan panitia yang melibatkan tokoh desa hingga unsur prajuru.
Namun kenyataannya, penyusunan draf perarem justru dilakukan secara internal oleh prajuru bersama saba desa dan kertha desa. “Itu artinya internal dia saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, muncul pula kabar bahwa kelian adat saat ini berencana maju kembali dalam pemilihan berikutnya.
Kondisi tersebut membuat warga semakin curiga bahwa draf perarem disusun untuk kepentingan pribadi.
Salah satu poin yang dipersoalkan adalah syarat pencalonan kelian adat. Dalam awig desa, calon harus merupakan Krama Desa Kububan atau warga asli.
Namun dalam draf baru, warga asli justru diberi syarat tambahan, sementara warga non-asli cukup menyerahkan KK dan KTP.
Persyaratan tersebut disebut berpotensi diskriminatif dan memiliki celah hukum, sehingga krama mendorong agar poin itu dihapus.
Isu tersebut sempat menjadi perdebatan panas dalam paruman 9 November lalu hingga akhirnya dinyatakan selesai.
Meski demikian, krama menilai masih ada tahapan lain yang tidak sesuai awig-awig desa.
“Setelah kami baca dan mendengarkan penjelasan Jero Kelian, kami merasa dibodohi,” katanya.
Adi Parwata juga menyoroti adanya upaya mendorong sistem voting dalam pemilihan, padahal mekanisme yang diatur MDA Provinsi Bali menekankan musyawarah mufakat tanpa pemungutan suara.
Menurutnya, cara tersebut tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga dinilai sebagai bentuk pembodohan terhadap warga. Ia menyebut beberapa pihak meminta mekanisme itu tidak diketahui warga luar desa.
Selain itu, Parwata mempertanyakan status kelian adat yang disebut-sebut merupakan pengurus aliran Sapta Darma tingkat kabupaten. “Kami pada intinya tidak mau punya pemimpin yang punya dua keyakinan,” ujarnya.
Dalam kunjungan Senin siang itu, rombongan 18 krama belum sempat berdiskusi panjang dengan para pelingsir MDA Bali. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan kembali setelah perayaan Hari Raya Kuningan. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya