RadarBuleleng.id – Tahun 2025 menjadi periode berat bagi Provinsi Bali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mencatat 2.644 kejadian bencana melanda sembilan kabupaten/kota di Pulau Dewata sepanjang tahun lalu.
Dari jumlah tersebut, 49 kejadian berdampak sangat signifikan terhadap keselamatan warga dan infrastruktur.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Teja, menyebut bencana pohon tumbang masih menjadi kejadian paling dominan dengan 880 kasus.
Selain itu, Bali juga dilanda 482 kejadian banjir, 365 tanah longsor, 152 kebakaran, serta 294 kejadian angin kencang dan hujan deras. Dampak bencana itu turut menyebabkan 248 bangunan mengalami kerusakan.
“Selain pohon tumbang, bencana lainnya meliputi banjir, tanah longsor, kebakaran, serta angin kencang dan hujan deras,” ujar Gede Teja.
Baca Juga: ODGJ di Buleleng Melahirkan Prematur, Pemerintah Pastikan Ibu dan Bayi Tertangani Maksimal
Tingginya intensitas bencana, terutama saat cuaca ekstrem, berdampak luas pada infrastruktur dan keselamatan masyarakat.
BPBD mencatat 1.609 unit bangunan rusak dengan total luas lahan terdampak mencapai 76,3 hektare.
Bencana juga menelan korban jiwa, dengan rincian 45 orang meninggal dunia, 18 luka-luka, dan empat orang dinyatakan hilang.
Sebagai langkah darurat, BPBD Provinsi Bali menyalurkan bantuan logistik dasar, termasuk air bersih.
“Kami telah menyalurkan sedikitnya 500.000 liter air bersih kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang mengalami gangguan layanan air bersih akibat bencana,” imbuhnya.
Untuk meringankan beban korban, Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan bantuan sosial tunai sebesar Rp 14,05 miliar dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025.
Kota Denpasar menjadi wilayah dengan serapan terbesar, yakni Rp 3,54 miliar untuk 638 penerima, disusul Karangasem Rp 2,35 miliar, Bangli Rp 2,24 miliar, dan Gianyar Rp 1,88 miliar.
Kabupaten lainnya seperti Tabanan, Klungkung, Buleleng, Jembrana, dan Badung juga menerima bantuan sesuai tingkat kerusakan.
“Bantuan tersebut dialokasikan untuk perbaikan rumah warga, sarana perekonomian, fasilitas umum, tempat ibadah, hingga santunan bagi korban meninggal dunia dan luka berat,” terangnya.
Menghadapi tahun-tahun mendatang, Gede Teja menekankan pentingnya penguatan mitigasi pada fase pra-bencana. Ia mengingatkan para bupati dan wali kota agar berada di garda terdepan dalam memimpin upaya pengurangan risiko bencana sesuai PP Nomor 21 Tahun 2008.
Kawasan perkotaan menjadi perhatian serius, terutama terkait risiko banjir dan genangan akibat meluapnya Daerah Aliran Sungai (DAS) serta keterbatasan sistem drainase.
“Risiko bencana bersifat fluktuatif, cepat berkembang, dan berulang. Karena itu, peningkatan kesiapsiagaan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar dampak bencana dapat ditekan seminimal mungkin,” tandas Teja.
Selain banjir, BPBD juga mengimbau masyarakat di wilayah perbukitan untuk waspada terhadap tanah longsor, sementara warga di pesisir selatan Bali diminta mengantisipasi potensi gelombang tinggi dan abrasi. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya