RadarBuleleng.id - Puluhan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aksi Bali Bergerak mendatangi Kantor DPRD Bali, Senin (22/6/2026) sore.
Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan berbagai kegelisahan terhadap kebijakan pemerintah pusat, mulai dari isu demokrasi, ekonomi, pendidikan, hingga dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bahkan, dalam sejumlah orasi, program unggulan pemerintah tersebut diplesetkan menjadi "Mas Bowo Gagal".
Massa menilai program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai bermasalah, mulai dari kasus keracunan hingga dugaan penyimpangan anggaran.
Kedatangan massa aksi diterima langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra bersama Anggota DPRD Bali Anak Agung Gede Sayoga dan I Made Supartha.
Dalam orasinya, peserta aksi menyoroti pola komunikasi pemerintah yang dinilai tidak memberikan ruang dialog yang sehat bagi masyarakat.
"Tidak pernah ada dialog yang mengutamakan isi. Menyuarakan MBG dan BBM selalu dibenturkan dengan masyarakat," teriak mahasiswa dari atas mobil komando.
Koordinator Lapangan Aksi Bali Bergerak, I Gusti Ngurah Oka Paramahamsa, menjelaskan pihaknya membawa 16 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan lembaga negara terkait.
Sejumlah tuntutan tersebut mencakup evaluasi Undang-Undang Polri yang dinilai disahkan secara tergesa-gesa, peninjauan keterlibatan TNI dan Polri dalam ranah sipil, hingga perbaikan pola komunikasi publik pemerintah yang dianggap tidak efektif dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat.
Massa juga mendesak pemerintah membuka secara transparan pengelolaan BPI Danantara serta mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
Selain itu, mereka menuntut pembebasan tahanan politik, penghentian intimidasi terhadap aktivis, evaluasi terhadap Menteri Hak Asasi Manusia, serta penyelesaian berbagai dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Di sektor ekonomi, mahasiswa mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola subsidi energi agar tepat sasaran, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta membenahi defisit APBN dan menghentikan pemborosan anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Sorotan paling tajam diarahkan pada Program Makan Bergizi Gratis. Massa menuntut Presiden RI, Badan Gizi Nasional, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi total terhadap program tersebut.
Mereka juga meminta pengusutan kasus keracunan serta dugaan korupsi yang muncul dalam pelaksanaan program MBG.
Di saat yang sama, mereka mendesak pemerintah mengembalikan anggaran pendidikan, kesehatan, daerah, dan pelayanan publik yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan pemotongan Dana Desa untuk Program Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan Program Sekolah Rakyat, serta memastikan alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN.
Isu lingkungan dan hak masyarakat adat turut menjadi perhatian. Massa mendesak pemerintah menghentikan praktik deforestasi yang dinilai masif di Papua dengan dalih swasembada pangan, sekaligus memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
"Kami menilai berbagai permasalahan tersebut muncul akibat lemahnya tata kelola pemerintahan dan komunikasi terhadap publik yang tidak akuntabel. Melalui pernyataan sikap ini, Aksi Bali Bergerak menuntut agar pemerintah segera melakukan pembenahan fundamental demi terwujudnya good governance yang berpihak kepada rakyat, terkhusus Bali dan Indonesia," tegas Gung Pram, sapaan akrab I Gusti Ngurah Oka Paramahamsa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra mengapresiasi aksi yang dilakukan mahasiswa. Namun, ia menegaskan sebagian besar tuntutan yang disampaikan berada dalam ranah kewenangan pemerintah pusat.
"Itu kebijakan pemerintah pusat. Tugas kami menegakkan peraturan daerah dan kami berusaha menyuarakan hati masyarakat kami di Bali," ujar pria asal Buleleng itu.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Bali I Made Supartha. Dia memastikan seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan DPRD Bali maupun DPR RI. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya