RadarBuleleng.id – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan periode 2025–2030, Hasto Kristiyanto, bertemu dengan 13 penglingsir puri dari berbagai daerah yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB).
Pertemuan tersebut berlangsung hangat di Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, Minggu (30/8/2026).
Dalam kesempatan itu, para penglingsir puri menganugerahkan lencana penghormatan Padma Dharma Sandhi kepada Hasto sebagai simbol apresiasi atas dedikasi dan komitmennya merajut persatuan bangsa di atas perbedaan.
Sebelum prosesi penyerahan, Hasto bersama para tokoh puri terlebih dahulu melakukan persembahyangan khusyu di hadapan peninggalan bersejarah Topeng Gajah Mada.
Usai persembahyangan, para tokoh puri memaparkan isu krusial yang kini membayangi Bali, mulai dari kemacetan parah hingga jurang ketimpangan pembangunan yang kian lebar antara Bali Selatan dan Bali Utara.
Sekretaris Majelis P3SB sekaligus Penglingsir Puri Agung Singaraja, AA Ngurah Ugrasena, menegaskan bahwa pembangunan Bali tidak bisa lagi dipandang secara parsial.
"Jika pembangunan terus menumpuk di Bali Selatan, beban terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi akan semakin berat. Pemerintah tidak boleh berhenti di perdebatan atau kajian semata. Setelah kajian, harus ada keputusan konkret. Bali Utara butuh kesempatan yang sama untuk berkembang," tegas AA Ngurah Ugrasena.
Menanggapi keluhan para tokoh puri, Hasto Kristiyanto berjanji akan membawa dan memperjuangkan aspirasi tersebut melalui jalur politik yang dimilikinya.
Ia mendesak Pemprov Bali maupun pemerintah pusat agar tidak mengabaikan suara para penglingsir adat.
"Aspirasi untuk meratakan pembangunan dan membuka pusat pertumbuhan baru di Bali Utara demi mengurangi beban Bali Selatan harus kita dengarkan. Pembangunan Bali Utara harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional," ujar Hasto.
Hasto juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam Bali berlandaskan filosofi Tri Hita Karana.
Ia mengkritik keras pola pembangunan abstraktif yang berpotensi merusak alam dan tata ruang.
"Kita tidak boleh melanjutkan model pembangunan yang merusak alam. Pemprov Bali telah menyiapkan arah pembangunan Bali 100 Tahun ke depan atas arahan Ibu Megawati. Tentu ada yang tidak setuju, terutama pihak yang ingin mendorong pembangunan serba cepat tetapi bersifat eksploitatif," pungkasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Bali