RadarBuleleng.id – Pengelolaan keuangan Pemprov Bali menuai sorotan tajam dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD TA 2026.
Fraksi gabungan Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Bali mencecar Gubernur Bali, Wayan Koster atas pembengkakan defisit anggaran yang menembus Rp 842,59 miliar.
Struktur Perubahan APBD 2026 mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp 6,66 triliun sementara belanja daerah membengkak hingga Rp 7,5 triliun.
Dengan tambahan pengeluaran pembiayaan Rp 743,46 miliar, Pemprov Bali menghadapi total kebutuhan pembiayaan mencapai Rp 1,58 triliun.
Kebutuhan jumbo tersebut ditutup melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 712,87 miliar dan rencana pinjaman daerah sebesar Rp 873,19 miliar.
Ketiga opsi penutupan anggaran itulah yang memicu kritik keras dari Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali, Gede Harja Astawa.
Politisi asal Buleleng tersebut mempertanyakan kebiasaan Pemprov Bali yang rutin mencantumkan skema pinjaman daerah hingga enam kali berturut-turut sejak Perubahan APBD 2021 hingga 2026.
"Ini bukan lagi kejadian kebetulan, tapi sudah jadi pola. Kejanggalannya, tiap kali pinjaman daerah tidak terealisasi, program kegiatan tetap bisa jalan. Kalau memang tanpa pinjaman program bisa berjalan, mengapa setiap tahun terus dimasukkan dalam struktur anggaran?" tegas Harja dalam Pemandangan Umum Fraksi, Selasa (15/9/2026).
Harja menegaskan DPRD Bali tidak ingin hanya menjadi sekadar "lembaga stempel" dan mendesak Gubernur Koster memberikan penjelasan transparan berbasis data, termasuk terkait beban bunga, dampak terhadap fiskal tahun-tahun berikutnya, serta sejauh mana pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun BPK RI.
Menjawab cecaran dewan dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut terbuka kritik dan masukan dari fraksi-fraksi dewan. Koster menegaskan komitmennya untuk mengelola pembiayaan daerah secara akuntabel dan berhati-hati.
"Kami berterima kasih atas berbagai kritik dan masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan pinjaman dan pemanfaatan SiLPA tentu dihitung terukur dengan memperhatikan kesehatan fiskal serta kapasitas kemampuan pembayaran daerah," jawab Koster.
Ia menambahkan, Pemprov Bali juga bakal menggenjot optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pajak, penataan aset, serta perbaikan kinerja BUMD tanpa membebani masyarakat. Seluruh masukan dewan dipastikan menjadi bahan penyesuaian bersama dalam pembahasan teknis Perubahan APBD 2026 mendatang. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Bali