Nyoman Parta Minta Pertamina Buktikan Insiden Jangkar yang Picu Krisis BBM di Bali

Ni Kadek Novi Febriani • Dipublikasikan Selasa, 20 Oktober 2026 | 23:40 WIB

 

Politikus partai PDI Perjuangan, I Nyoman Parta tegas menolak pergantian nama Pantai Serangan, Denpasar Selatan, menjadi Pantai Kura-Kura Bali.
Politikus partai PDI Perjuangan, I Nyoman Parta tegas menolak pergantian nama Pantai Serangan, Denpasar Selatan, menjadi Pantai Kura-Kura Bali.

 

RadarBuleleng.id - Distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali mulai berangsur normal setelah sebelumnya memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). 

Namun, penyebab gangguan pasokan tersebut masih menjadi sorotan Anggota DPR RI Dapil Bali, I Nyoman Parta.

Politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan penjelasan Direktur Utama Pertamina yang menyebut gangguan distribusi BBM terjadi akibat jangkar kapal tanker tersangkut di karang selama sekitar 14 jam. 

Parta menilai, penjelasan tersebut perlu disertai bukti dan kronologi yang jelas agar masyarakat mengetahui penyebab pasti terganggunya pasokan BBM di Bali.

Parta memastikan akan membawa persoalan tersebut ke DPR RI untuk dibahas bersama komisi terkait setelah masa reses berakhir.

”Jika nanti sudah selesai masa reses ini, saya akan sampaikan permasalahan ini ke pimpinan Komisi VI yang membidangi BUMN dan pimpinan Komisi XII yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral,” ujarnya, Selasa (20/10/2026).

Menurut Parta, Pertamina perlu menjelaskan secara terbuka peristiwa yang disebut menghambat distribusi BBM tersebut. 

Dia menyoroti belum adanya dokumentasi visual yang diketahui publik, baik berupa foto maupun rekaman video, terkait insiden jangkar kapal tanker tersebut.

“Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana sebenarnya peristiwa gangguan jangkar kapal tanker yang disebut menghambat pasokan BBM ke Bali itu terjadi?” tegas Parta.

Dia meminta Pertamina memaparkan kronologi kejadian secara terperinci, mulai dari identitas kapal tanker, lokasi insiden, hingga proses penanganannya. 

Informasi tersebut, menurut dia, perlu dilengkapi dokumentasi yang mencantumkan tanggal dan waktu kejadian secara jelas.

Pertamina juga diminta menjelaskan proses penanganan jangkar yang tersangkut, termasuk pihak yang terlibat dalam upaya pelepasannya. 

Apakah dilakukan oleh awak kapal, tim teknis Pertamina, atau perusahaan jasa pihak ketiga, menurut Parta, perlu diterangkan kepada publik.

Jika dokumentasi foto maupun video memang tidak tersedia, dia meminta Pertamina menjelaskan alasannya serta menunjukkan catatan pelaporan insiden yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain mempertanyakan insiden kapal tanker, Parta menilai gangguan distribusi tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi ketahanan sistem pasokan energi di Bali. 

Salah satu hal yang perlu dijelaskan ialah seberapa besar pengaruh keterlambatan satu kapal terhadap ketersediaan BBM di Pulau Dewata.

Pertamina juga diharapkan membuka informasi mengenai kondisi stok sebelum gangguan terjadi dan kesiapan pasokan cadangan untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi. 

Dengan begitu, evaluasi tidak hanya berfokus pada penyebab teknis insiden, tetapi juga pada sistem perencanaan dan pengawasan distribusi BBM.

Parta berharap pembahasan di DPR RI dapat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pasokan energi, sehingga distribusi BBM di Bali lebih andal dan gangguan serupa dapat diantisipasi. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

 

Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Bali
Krisis BBM Bali I Nyoman Parta Gangguan BBM Bali dpr ri pertamina