Dampak Perubahan Regulasi PBG: Pendapatan Retribusi Terjun Bebas

Eka Prasetya • Dipublikasikan Senin, 8 Januari 2024 | 00:44 WIB
PELAYANAN PUBLIK: Suasana di Mall Pelayanan Publik Buleleng.
PELAYANAN PUBLIK: Suasana di Mall Pelayanan Publik Buleleng.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Pendapatan retribusi di Kabupaten Buleleng anjlok. Penyebabnya ada perubahan regulasi terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Tadinya retribusi dipungut terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Belakangan izin itu dihapuskan. Pemerintah pusat menggantinya dengan PBG.

Mengurus PBG ternyata tidak mudah. Masyarakat harus menggunakan jasa ahli gambar bangunan bersertifikat. Ahli itu juga harus memiliki akun dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Selanjutnya ahli gambar selaku pihak ketiga, akan mendaftarkan permohonan PBG. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum (PU) di tingkat kabupaten/kota memberikan rekomendasi penerbitan PBG. Baru kemudian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerbitkan PBG.

Perubahan regulasi PBG itu berdampak serius. Target pendapatan daerah, khususnya dari capaian retribusi PBG gagal tembus target.

Di Buleleng misalnya, pada tahun 2023 lalu, retribusi PBG hanya tercapai Rp 2,5 miliar. Padahal pemerintah tadinya pasang target pendapatan sebesar Rp 7,5 miliar.

Meski hanya tercapai sepertiganya, pemerintah mengklaim capaian itu sudah maksimal. “Kita di Buleleng ini sudah peringkat kedua terbaik nasional lho dari sisi percepatan penerbitan PBG,” kata Kepala DPMPTSP Buleleng, Made Kutha, saat ditemui Minggu (7/1/2024).

Ia mengaku masalah rumitnya penerbitan PBG bukan hanya dialami di Buleleng. Namun dialami seluruh daerah di Indonesia.

Idealnya dengan menggunakan sistem online, pengurusan izin menjadi lebih mudah dan cepat. “Tetapi kenyataannya memang memerlukan waktu yang cukup panjang,” ujarnya.

Kutha berharap, instansi yang berkaitan dengan PBG dapat berkantor di Mall Pelayanan Publik (MPP). Sebut saja ahli gambar bersertifikat. Sehingga memudahkan koordinasi dengan Dinas PU yang menerbitkan rekomendasi, dan DPMPTSP yang menerbitkan izin.

“Masyarakat juga tidak kesulitan, bolak-balik. Kalau ada kendala, tinggal panggil staf dinas bersangkutan dan diselesaikan di satu tempat,” demikian Kutha. (*)

  

Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Buleleng
imb persetujuan bangunan gedung retribusi buleleng DPMPTSP Buleleng target pendapatan izin mendirikan bangunan retribusi PBG izin bangunan