SINGARAJA, RadarBuleleng.id - DPRD Buleleng menyoroti data kemiskinan di Buleleng yang amburadul, bahkan tidak sinkron antar instansi.
Dampaknya pun fatal. Bantuan yang bisa diakses dari pemerintah pusat akhirnya menjadi semakin sedikit dan tidak tepat sasaran.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Buleleng di Gedung DPRD Buleleng, pada Jumat (18/10/2024).
Sebenarnya, pertemuan tersebut membahas bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) alias bedah rumah dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dalam rapat terungkap bahwa Pemkab Buleleng mengusulkan 900 unit bedah rumah pada Kementerian PUPR.
Ternyata setelah melalui proses verifikasi, hanya 134 unit yang dinyatakan layak. Sementara 766 unit lainnya tidak memenuhi kriteria.
"Kesalahan dalam data ini membuat peluang untuk mendapatkan bantuan berkurang," kata Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana.
Pria yang akrab disapa Anok itu menilai, masalah berawal dari proses pendataan di tingkat desa.
Pendataan di desa dipengaruhi oleh sikap ewuh-pakewuh alias rasa tidak enak, sehingga data yang dihasilkan tidak rinci dan sering kali tidak diperbarui.
“Proses input data juga masih banyak kesalahan, misalnya rumah yang sudah dipasang keramik tetap dicatat sebagai penerima bantuan. Hal ini menyebabkan hasil pendataan menjadi tidak akurat,” katanya.
Pria asal Desa Tamblang itu meminta agar pemerintah daerah menyusun data kemiskinan yang valid dan terintegrasi. Sehingga program pengentasan kemiskinan di Buleleng bisa lebih tepat sasaran.
Ia juga meminta sinkronisasi data kemiskinan di berbagai instansi, agar bisa menghasilkan data yang lebih akurat.
"Bagaimana mungkin program pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif jika datanya tidak valid dan sasarannya tidak tepat? Kami meminta agar data kemiskinan ini disinkronkan antar-OPD," tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya