SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Alokasi belanja gaji dan tunjangan pegawai di Pemkab Buleleng dinilai masih terlalu besar.
DPRD Buleleng mendesak agar pemerintah segera mengatur soal gaji dan tunjangan para pegawai. Sehingga struktur APBD menjadi lebih sehat.
Saat ini alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai di Pemkab Buleleng mencapai angka 47,89 persen dari total APBD pada tahun anggaran 2024.
Itu berarti, dari total APBD sebanyak Rp 2,59 triliun, alokasi belanja pegawai menyentuh angka Rp 1,24 triliun per tahun.
Alokasi belanja pegawai itu diprediksi akan semakin bertambah. Mengingat jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Buleleng semakin tinggi.
Anggota DPRD Buleleng, Wayan Teren mengingatkan agar pemerintah memperhitungkan belanja pegawai dengan serius.
Sesuai dengan aturan, belanja pegawai semestinya maksimal di angka 30 persen dari total APBD. Ketentuan itu harus dicapai setidaknya pada tahun 2029 mendatang.
Baca Juga: Tanpa Dana APBD, Lovina Festival Sukses Digelar. Transaksi Tembus Rp 600 Juta
Dengan kondisi saat ini, Teren meyakini pemerintah tidak akan bisa melakukan perampingan jumlah pegawai.
"Memang tidak mudah memenuhi aturan mandatory spending. Apalagi ini menyangkut mata pencaharian banyak orang. Tidak mungkin mengurangi jumlah pegawai begitu saja. Jadi, pemerintah perlu komitmen dan solusi yang tepat,” ujar Teren, Senin (29/7).
Maka, satu-satunya solusi yang bisa diambil adalah dengan melakukan peningkatan pendapatan. Ia mendesak agar pemerintah bisa menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga struktur APBD menjadi lebih sehat.
Pria asal Desa Ambengan itu meyakini, pemerintah akan sulit melakukan restrukturisasi organisasi, maupun perampingan jumlah pegawai.
Sebab penduduk Buleleng paling banyak di Bali, dengan wilayah paling luas di Provinsi Bali.
Dengan kondisi itu, praktis Buleleng memerlukan pegawai dalam jumlah cukup banyak. Baik itu di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Sekolah paling banyak itu di Buleleng. Tenaga pendidik kita paling banyak, hampir 50 persen dari total jumlah pegawai. Itu kan tidak bisa dikurangi, karena berdampak terhadap sektor pendidikan. Belum lagi puskesmas dan puskesmas pembantu,” ujarnya.
Ia menyarankan agar fokus solusi diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan begitu, persentase belanja pegawai dalam struktur APBD bisa ikut turun.
“Tidak mungkin kita mengurangi jumlah sekolah atau menutup puskesmas hanya demi mengejar angka 30 persen. Maka satu-satunya cara adalah dengan menaikkan PAD agar komposisi belanja pegawai bisa lebih proporsional,” demikian Teren. (*)
Editor : Eka Prasetya