SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Memahami syarat, mekanisme, dan prosedur bekerja aman di luar negeri menjadi kunci penting bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) agar terhindar dari risiko penempatan ilegal.
Hal itu mencuat dalam Sosialisasi Pelayanan Perlindungan dan Penempatan PMI yang digelar Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Bali bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng di Aula Kantor Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, pada Jumat (12/9/2025).
Plt. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Buleleng, Made Juartawan mengatakan, sosialisasi tersebut sangat relevan bagi masyarakat Buleleng, terutama Desa Penyabangan yang menjadi salah satu kantong pekerja migran.
Menurut Juartawan, Buleleng merupakan daerah dengan jumlah pekerja migran cukup tinggi di Bali. Kontribusi mereka besar, tidak hanya lewat remitansi yang memperkuat ekonomi keluarga, tetapi juga menopang perekonomian daerah dan nasional.
“Namun, tantangan tetap ada, mulai dari minimnya pemahaman soal prosedur keberangkatan, keterampilan yang belum sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri, hingga ancaman penempatan non-prosedural,” ujarnya.
Juartawan menekankan bahwa masyarakat harus benar-benar siap sebelum berangkat ke luar negeri.
Ia meminta masyarakat membekali diri dengan keterampilan, mental yang kuat, dan pemahaman prosedur yang benar.
“Kalau desa bisa menjadi pusat literasi migrasi, maka keberhasilan PMI tidak hanya diukur dari kiriman uang, tetapi juga bagaimana mereka kembali dengan pengalaman, wawasan, dan semangat baru untuk memajukan desa,” imbuhnya.
Sementara itu, Kasubag TU BP3MI Provinsi Bali, Warjono mengungkapkan sepanjang 2024, terdapat 9.597 orang PMI asal Bali.
Dari jumlah itu, 2.245 orang berasal dari Buleleng, sehingga menjadikan Buleleng sebagai daerah dengan penempatan PMI terbanyak di Bali.
Mayoritas PMI asal Bali bekerja di kapal pesiar, spa, hotel, restoran, hingga pabrik. Negara tujuan mereka cukup beragam, mulai Italia, Turki, Belanda, Jepang, hingga Maladewa.
Namun, Warjono mengingatkan, masih banyak risiko yang mengintai, terutama penempatan non-prosedural.
“Masih ada kasus berangkat tanpa dokumen lengkap, praktik percaloan, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tahun lalu, bahkan sempat viral kasus dua PMI asal Buleleng yang disekap di Myanmar dan tidak menerima gaji,” tegasnya.
Untuk mencegah hal tersebut, BP3MI Bali bersama Pemkab Buleleng sudah menjalankan berbagai program strategis.
Mulai dari pembentukan Desa Migran Emas di Desa Tembok, pelatihan peningkatan kapasitas calon PMI, pemberdayaan wirausaha bagi purna PMI, hingga penyediaan fasilitas pengaduan dan pemulangan PMI bermasalah.
“Perlindungan PMI harus menjadi gerakan bersama. Kami berharap sinergi dengan Pemkab Buleleng semakin kuat, sehingga masyarakat bisa bekerja ke luar negeri dengan aman, legal, dan bermartabat,” pungkas Warjono.
Adapun sosialisasi tersebut diikuti oleh 150 orang peserta yang terdiri atas perangkat desa, lurah, camat, hingga masyarakat umum.
Para peserta juga mendapat materi dari sejumlah narasumber, antara lain BP3MI Bali, Plt. Kepala Disnaker Buleleng, Kantor Imigrasi Singaraja, serta BPJS Ketenagakerjaan. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya