Bali Birokrasi Ekonomi Bisnis Entertainment Hukum Kriminal Kesehatan Kuliner Nasional Nusantara Olahraga Otomotif Pariwisata Pendidikan Politik Sosial Budaya Update Buleleng

Progres Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu Wilayah Kerja Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat Data Per 3 November 2025

Fitriana RB • Selasa, 4 November 2025 | 20:41 WIB
MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa.
MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa.

RadarBuleleng.id – Data per 3 November 2025, Kanreg 12 BKN Pekanbaru mengupdate progres penetapan NIP PPPK paruh waktu melalui instagram resminya.

Progres penetapan NIP PPPK paruh waktu di wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat sudah mencapai progres 91 persen.

Terpantau dari data tersebut bahwa progres penetapan NIP PPPK paruh waktu di wilayah Kanreg 12 BKN Pekanbaru hampir rampung, dan tentunya setelah penetapan NIP PPPK paruh waktu, tahap selanjutnya adalah pelantikan.

Pantau terus progresnya agar tidak ketinggalan informasi. Dikutip dari Instagram Kanreg 12 BKN pada Selasa (04/11/2025) inilah rincian data penetapan NIP PPPK paruh waktu di wilayah Kanreg 12 BKN.

Instansi Provinsi Riau, jumlah usulan yang masuk yakni 2.004 usulan, 1.565 sudah mendapat persetujuan, 387 Berkas Tidak Sesuai (BTS), dan 52 usulan masih dalam proses.

Instansi Kabupaten Bengkalis, jumlah usulan yang tercatat yakni 1.769 usulan, yang mana 1.176 usulan sudah disetujui.

Sementara di Instansi Kabupaten Indragiri Hilir, jumlah usulan yakni sebanyak 3.994 usulan dan 3.803 sudah disetujui.

Instansi Indragiri Hulu, jumlah usulan yakni 3.059 usulan. Sebanyak 3.015 sudah mendapat persetujuan.

Selanjutnya di Kabupaten Kampar, tercatat jumlah usulan masuk yakni 2.056 usulan, dan 1.999 sudah disetujui.

Pemkab Kepulauan Meranti, tercatat jumlah usulan yang masuk yakni 1.672 usulan, 1.583 mendapat persetujuan. Kemudian Pemkab Kuantan Singingi, jumlah usulan masuk yakni 1.051 usulan, dan 878 mendapat persetujuan.

Di Kabupaten Pelalawan jumlah usulan masuk yakni 3.827 berkas, 3.318 berkas sudah disetujui. Kemudian di Pemkab Rokan Hilir, tercatat jumlah usulan masuk yakni 2.422 usulan dan 2.251 sudah tuntas.

Pemkab Rokan Hulu, tercatat jumlah usulan masuk yakni 1.611 usulan, dan 1.289 telah disetujui. Instansi Kabupaten Siak jumlah usulan yang masuk 3.059 usulan dan 2.808 usulan telah disetujui.

Pemkot Dumai, ada 1.188 usulan, dan 1.115 usulan telah disetujui. Kemudian Kota Pekanbaru mengajukan 5.151 usulan, yang mana 3.862 berkas telah di-acc.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan 4.626 usulan, sebanyak 4.482 usulan telah disetujui. Di Kabupaten Agam usulannya yakni 1.406 usulan dan 1.263 telah disetujui.

Kabupaten Dharmasraya mengajukan 1.324 jumlah usulan dan 1.304 usulan telah disetujui. Sementara Kepulauan Mentawai mengajukan 1.970 jumlah usulan dan 1.524 usulan telah di-acc.

Sementara di Kabupaten Limapuluh Kota jumlah usulan yakni 1.316 usulan dengan 1.255 telah disetujui, sementara Kabupaten Padang Pariaman yakni 1.759 usulan dan 1.661 telah mendapat persetujuan.

Kabupaten Pasaman ada 1.712 usulan dan 1.291 telah mendapat persetujuan, sedangkan Kabupaten Pasaman Barat belum mengusulkan penetapan NIP PPPK paruh waktu.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan 4.168 usulan dan 3.809 telah di-acc. Selanjutnya Kabupaten Sijunjung mengajukan 642 usulan dan 562 telah di-acc.

Kabupaten Solok mendapat 2.436 usulan dan 2.387 telah di-acc. Instansi Kabupaten Solok Selatan mendapat 262 usulan dan 260 telah mendapat persetujuan. Sedangkan Kabupaten Tanah Datar, mengajukan 1.339 usulan dan 1.302 sudah disetujui.

Kota Bukittinggi, mengajukan 904 usulan dan 888 usulan telah mendapat persetujuan.

Kota Padang terdapat 126 usulan masuk dan 123 sudah di-acc. Sedangkan Kota Padang Panjang mengajukan 1.124 usulan dan 1.068 telah mendapat persetujuan.

Di Kota Pariaman, 3 usulan masuk dan 1 mendapat persetujuan, selanjutnya Kota Payakumbuh melayangkan1.035 usulan yang mana 1.023 berkas mendapat persetujuan. 

Kota Sawahlunto mengusulkan 865 berkas dan 839 telah mendapat persetujuan, Kota Solok ada 1.114 usulan dan 1.022 telah acc.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ada 1.503 usulan masuk dan 1.477 acc. Kabupaten Bintan mengajukan 23 usulan dan 22 telah acc, Kabupaten Karimun mengusulkan 927 berkas dan 921 berkas mendapat persetujuan.

Kabupaten Kepulauan Anambas ada 36 usulan dan telah disetujui seluruhnya. Kabupaten Lingga ada 146 usulan dan 145 telah mendapat persetujuan, Kabupaten Natuna ada 2.250 usulan dan 2.206 sudah disetujui.

Sedangkan di kota Batam yakni jumlah usulan adalah 595 berkas, 582 mendapat persetujuan. Terakhir Kota Tanjungpinang ada 1.195 usulan masuk dan 1.168 telah mendapat persetujuan. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Editor : Eka Prasetya
#nip #instagram #sumatera barat #riau #kepulauan riau #Kanreg #PPPK Paruh Waktu #paruh waktu #pppk #pekanbaru #bkn