SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Rencana pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Badung kepada Kabupaten Buleleng ternyata tak berjalan mulus.
Dari komitmen awal sebesar Rp 48 miliar, hanya Rp 16 miliar yang bisa dicairkan tahun ini.
Dampaknya, beberapa proyek fisik yang sudah sempat tender bahkan mulai dikerjakan, kini terpaksa dihentikan sementara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa menjelaskan, dari total dana Rp 48 miliar yang dijanjikan, semula Rp 35 miliar dialokasikan untuk infrastruktur dan Rp 13 miliar khusus bagi Desa Pancasari.
Namun setelah dilakukan koordinasi antara dua daerah, hanya Rp 16 miliar yang disepakati dapat ditransfer pada tahun ini.
Dari jumlah itu, Rp 13 miliar tetap untuk BKK Desa Pancasari, sedangkan Rp 3 miliar digunakan untuk infrastruktur.
“Sisanya masih dalam proses pembahasan lebih lanjut,” ujar Suyasa.
Menurutnya, pengurangan dana terjadi karena kondisi keuangan Pemkab Badung yang belum bisa dijelaskan secara detail.
Terlebih, pencairan dilakukan pada APBD Perubahan, yang membuat ruang gerak waktu pelaksanaan menjadi lebih terbatas.
“Kalau di APBD Induk masih ada waktu panjang dan penerimaan lebih stabil. Tapi di APBD Perubahan, target pendapatan bisa jadi belum terpenuhi,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra membenarkan ada proyek yang terpaksa dihentikan meski sudah melalui proses lelang dan kontrak. Bahkan, beberapa pekerjaan sudah mulai berjalan di lapangan.
“Intinya, anggarannya belum siap, jadi otomatis batal. Untuk proyek yang sudah sempat dikerjakan, kami hitung progres fisiknya dan dibayar sesuai volume. Sekitar Rp 3 miliar sudah dibayarkan dari BKK Badung,” terang Adiptha.
Ia menambahkan, dampak penghentian proyek tak terlalu luas karena sebagian besar baru masuk tahap awal seperti pengerasan bahu jalan, senderan kecil, hingga perataan jalan.
Namun, ada sejumlah proyek strategis yang tetap harus berlanjut, salah satunya pembangunan Jembatan Corot di Desa Dencarik, Kecamatan Banjar.
Kini, Pemkab Buleleng kembali menyusun prioritas pembangunan infrastruktur untuk tahun 2026.
Dari total panjang jalan kabupaten sekitar 300 kilometer, masih ada sekitar 150 kilometer yang rusak berat.
Pemkab berencana memetakan kembali ruas jalan per kecamatan dengan mempertimbangkan konektivitas ekonomi, akses pertanian, serta batas antar desa. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya