SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Roda mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Buleleng dipastikan kembali bergulir dalam waktu dekat.
Mutasi lanjutan tersebut tak hanya menyasar pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II), tetapi juga akan beriringan dengan rencana penggabungan dan pengembangan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hingga kini, masih terdapat empat jabatan eselon II yang belum terisi pasca mutasi perdana di era kepemimpinan Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Gede Supriatna.
Jabatan kosong tersebut meliputi Kepala Bappeda Buleleng, dan dua kursi staf ahli bupati.
Sementara dua kursi lainnya, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dibiarkan kosong karena kedua dinas itu akan dilikuidasi.
Sejumlah jabatan sengaja dibiarkan kosong lantaran Pemkab Buleleng masih menunggu proses penggabungan dan perampingan OPD.
Namun, khusus untuk jabatan strategis Kepala Bappeda Buleleng. Jabatan ini rencananya akan dilelang. Namun proses lelang masih menunggu persetujuan dari BKN.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra membenarkan rencana mutasi lanjutan tersebut.
Namun, ia menegaskan pelaksanaannya masih menunggu terbitnya pertimbangan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kita masih menunggu pertek dari BKN. Kalau sudah selesai, nanti kita diskusikan mencari waktu yang baik untuk mutasi,” ujar Sutjidra, Minggu (25/1/2026).
Sutjidra menegaskan, seluruh proses pengisian jabatan akan dilakukan sesuai mekanisme dan berbasis sistem manajemen talenta (SIMATA), guna menghindari persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.
Terkait nama-nama calon pejabat yang disiapkan mengisi jabatan kosong, ia memilih belum membuka ke publik. “Sabar menunggu,” katanya singkat.
Selain mutasi, Pemkab Buleleng juga tengah mematangkan rencana perampingan struktur OPD.
Sejumlah penggabungan yang dirancang antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimta), Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pariwisata, serta Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan.
Sementara itu, DP2KBP3A direncanakan akan dipecah, dengan sebagian fungsi dialihkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Sosial.
Tak hanya itu, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) juga akan dimekarkan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset, serta dibentuk Badan Pendapatan Daerah.
“Dengan penggabungan ini, paling tidak organisasi bisa lebih efektif dan efisien,” tandas Sutjidra. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya