SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Pemkab Buleleng menegaskan percepatan penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Hal itu diungkapkan Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2027 yang digelar secara hybrid di Ruang BCC Dinas Kominfosanti, Selasa (10/2/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng menunjukkan tren positif.
Angka kemiskinan tercatat menurun dari 5,39 persen pada 2024 menjadi 5,2 persen pada 2025.
Meski mengalami penurunan, Bupati Sutjidra menegaskan bahwa tantangan ke depan masih besar sehingga kebijakan yang dirumuskan harus benar-benar tepat sasaran hingga 2027.
“Penurunan ini patut kita syukuri, namun tidak boleh membuat kita berpuas diri. Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, masyarakat harus memiliki standar hidup yang layak. Daya beli tidak boleh turun, pendapatan harus meningkat, dan kualitas sumber daya manusia harus terus diperkuat, tidak hanya dari sisi keterampilan teknis, tetapi juga ketahanan sosial,” tegas Sutjidra.
Baca Juga: Sudah Berhari-hari, Begal Tante Jenna di Bali Tak Juga Tertangkap
RKPD 2027 sendiri merupakan rencana pembangunan tahunan yang menjadi penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025–2029.
Penyusunannya dilakukan melalui forum konsultasi publik sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan keterlibatan perangkat daerah serta para pemangku kepentingan.
Menurut Bupati Sutjidra, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan komitmen seluruh pihak agar tercipta keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah, khususnya dalam menekan angka kemiskinan.
Ia pun mengarahkan agar seluruh program dan kegiatan tahun 2027 difokuskan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Fokus tersebut mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan daya tahan ekonomi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu, dorongan investasi dan pembangunan infrastruktur juga diminta berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Sutjidra mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Program harus berbasis data dan benar-benar menyentuh masyarakat miskin, bukan sekadar rutinitas anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Buleleng, Komang Audi Berawijaya mengatakan, forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.
Forum tersebut bertujuan menyampaikan tema dan program prioritas pembangunan sekaligus menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan agar arah pembangunan daerah berjalan selaras.
“Hasil forum ini akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2027. Masukan dari perangkat daerah dan stakeholder sangat penting agar program yang direncanakan benar-benar menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah,” jelasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya