Tingkatkan Pendapatan Daerah, Dewan Minta Sektor Galian C Digarap

Francelino Junior • Dipublikasikan Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:13 WIB

 

BICARA PAJAK: Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya bicara soal pajak dan Pendpaatan Asli Daerah (PAD). (DPRD Buleleng)
BICARA PAJAK: Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya bicara soal pajak dan Pendpaatan Asli Daerah (PAD). (DPRD Buleleng)

 

SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng mendorong Pemkab Buleleng lebih agresif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2027. 

Sektor retribusi galian C hingga air bawah tanah dinilai menjadi lumbung baru yang siap menyumbang kas daerah.

Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, membeberkan bahwa pihaknya telah menyodorkan delapan opsi potensi penerimaan daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng.

"Melihat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi saat ini, tentu harus ada penyesuaian. Kami tawarkan opsi-opsi realistis untuk memacu PAD Buleleng, mulai dari retribusi galian C, pajak parkir, pajak barang dan jasa tertentu, pajak hotel dan restoran, hingga air bawah tanah," ujar Ngurah Arya usai memimpin rapat tertutup Banggar DPRD bersama TAPD Buleleng, Rabu (26/8/2026).

Ngurah Arya mencontohkan, legalisasi dan kemudahan fasilitasi investasi pada sektor tambang galian C berpotensi menyuntikkan tambahan kas daerah hingga Rp 8 miliar per tahun. 

Kendati sebagian perizinan berbenturan dengan kewenangan Pemprov Bali, DPRD mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk responsif memfasilitasi.

"Langkah ini penting agar target plafon PAD Buleleng dalam Rancangan KUA-PPAS 2027 sebesar Rp 850 miliar dapat tercapai sesuai peta jalan RPJMD," jelas Ngurah Arya.

Dalam Rencana KUA-PPAS 2027, dana transfer dari pemerintah pusat ke Buleleng diproyeksikan masih bertahan di angka Rp1,75 triliun. 

Menghadapi keterbatasan anggaran tersebut, Ngurah Arya menginstruksikan Pemkab Buleleng untuk menerapkan skala prioritas secara ketat.

Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti memotong seluruh belanja daerah, melainkan memilah program yang paling berdampak langsung bagi masyarakat.

"Efisiensi itu bukan berarti segalanya harus dikurangi, tetapi bagaimana menentukan skala prioritas. Jika ada sepuluh program, pilih lima yang paling mendesak dan urutkan pembiayaannya. Muaranya adalah kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah," tegasnya. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

 

Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Buleleng
Berita Buleleng Hari Ini PAD Buleleng dprd buleleng Ketut Ngurah Arya pemkab buleleng