SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Pemkab Buleleng mematangkan upaya perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor informal.
Hal itu tertuang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) khusus yang mengatur tentang pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Aturan tersebut digagas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Buleleng. Adapun regulasi itu dibahas dalam rapat di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Senin (9/11/2026).
Penyusunan Ranperbup tersebut fokus pada upaya memperluas payung perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja informal di Kabupaten Buleleng yang selama ini memiliki risiko tinggi namun minim proteksi.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra mengatakan, setiap produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah daerah harus memiliki substansi yang solutif, aplikatif, serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Hal tersebut juga berlaku mutlak pada regulasi perlindungan tenaga kerja rentan, mengingat kelompok ini sangat membutuhkan kehadiran negara dalam memberikan jaring pengaman sosial.
”Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sutjidra.
Lantaran masih berupa draft, Sutjidra meminta agar Disnaker ESDM Buleleng melakukan penyempurnaan substansi.
Penyempurnaan harus dilakukan sebelum rancangan perbup dibawa ke tahap harmonisasi, fasilitasi, evaluasi, hingga akhirnya disahkan menjadi peraturan definitif.
Lewat Ranperbup tersebut, targetnya para pekerja informal bisa mendapat perlindungan dari risiko sosial-ekonomi, serta bisa bekerja tanpa rasa khawatir akan kecelakaan kerja. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Buleleng