SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Pemkab Buleleng mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.
Langkah terbaru yang digulirkan adalah pengembangan modul pembelajaran antikorupsi berbasis E-learning bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Modul tersebut terintegrasi langsung dengan Learning Management System (LMS) Pemkab Buleleng.
Sekretaris Inspektorat Buleleng, Ni Made Susi Adnyani menjelaskan, inisiatif tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).
Dari hasil evaluasi tersebut, terungkap masih adanya celah atau kelemahan dalam pemahaman ASN terkait aspek pencegahan korupsi, pemahaman kode etik, hingga tata cara pelaporan ketika mendapati indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan kerja.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah belum meratanya pengetahuan pegawai mengenai kanal pengaduan resmi korupsi.
Selain itu, sosialisasi anti korupsi dinilai belum cukup masif membuat sebagian ASN masih gamang dalam menentukan sikap apabila berhadapan langsung dengan indikasi penyimpangan.
”ASN harus memahami bukan hanya bagaimana mencegah korupsi, tetapi juga bagaimana melaporkan apabila menemukan indikasi korupsi. Ini menjadi salah satu hal penting yang harus kita perkuat melalui pelatihan,” tegas Susi Adnyani, Senin (9/11/2026).
Guna menjawab berbagai persoalan tersebut secara tuntas, Pemkab Buleleng telah merumuskan lima langkah strategis.
Kebijakan utamanya adalah mewajibkan seluruh ASN untuk mengikuti materi pembelajaran komprehensif yang mencakup pemahaman kode etik, antikorupsi, pengendalian gratifikasi, pencegahan benturan kepentingan, hingga mekanisme pengaduan melalui whistleblowing systemyang dapat diakses secara tatap muka maupun mandiri melalui LMS.
Hasil kelulusan dari pelatihan antikorupsi ini nantinya akan dikaitkan secara langsung dengan manajemen kepegawaian.
Hasil pembelajaran diusulkan mempengaruhi komponen pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), jenjang promosi dan mutasi, serta syarat penugasan pada jabatan tertentu.
Implementasi kebijakan tersebut kini tengah dimatangkan melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
Pemkab Buleleng bertekad memastikan setiap aparatur memiliki kompetensi dan standar moral yang mumpuni dalam menjaga integritas.
“Sebab, membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya berbekal regulasi tertulis dan pengawasan ketat, melainkan harus berakar dari kesadaran serta komitmen personal setiap abdi negara,” demikian Susi. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Buleleng