RadarBuleleng.id - Fenomena “Rojali” (rombongan jarang beli) dan “Rohana” (rombongan hanya nanya) belakangan ramai jadi bahan perbincangan di media sosial.
Tak hanya jadi tren netizen, dua istilah itu juga mulai disorot oleh kalangan pemerintah karena dinilai bisa berdampak pada roda perekonomian, termasuk di Bali.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, ikut angkat bicara menanggapi fenomena tersebut.
Menurutnya, kebiasaan menahan konsumsi memang baik untuk keuangan pribadi, tetapi jika dilakukan secara massal bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Fenomena Rojali dan Rohana ini kalau dilihat dari sisi individu memang positif karena bisa menghemat dan menabung. Tapi kalau semua orang melakukannya, tentu bisa mengerem laju pertumbuhan ekonomi,” ujar Arkan.
Padahal, kinerja ekonomi Bali pada Triwulan I 2025 tercatat cukup menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,52 persen (year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 4,87 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, persentase penduduk miskin di Bali pada Maret 2025 sebesar 3,72 persen, turun dari 3,80 persen pada September 2024. Angka ini menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Namun demikian, dari sisi belanja negara, terjadi kontraksi. Hingga 30 Juni 2025, realisasi Belanja Negara di Bali tercatat Rp10,09 triliun atau 45,14 persen dari total pagu anggaran tahun ini.
Angka ini turun 12,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini salah satunya dipengaruhi tidak adanya belanja besar-besaran seperti pada Pemilu 2024, serta kebijakan belanja yang lebih diarahkan untuk program-program prioritas.
“Walaupun realisasi belanja turun, sebenarnya anggaran tidak berkurang. Sebagian dialirkan melalui belanja pusat untuk bentuk program lain, misalnya program MBG di Bali,” jelas Arkan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali, Darmawan, menambahkan bahwa penerimaan pajak Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Meski dalam beberapa waktu terakhir terjadi penurunan kunjungan wisatawan domestik yang diduga akibat tren penghematan, pendapatan pajak dari sektor ini tetap terjaga.
“Kami tetap optimistis bisa mencapai target. Jika ada wajib pajak yang belum patuh, kami akan edukasi, ingatkan, dan ajak mereka memenuhi kewajiban perpajakan,” tegas Darmawan.
Pemerintah pun mengajak masyarakat untuk bijak dalam berbelanja dan tetap mendukung konsumsi domestik agar roda ekonomi terus berputar.
Terlalu hemat bisa jadi bumerang, apalagi jika dilakukan serentak oleh banyak pihak. Ekonomi butuh perputaran uang untuk bisa tumbuh dan menyejahterakan. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya