BPS Catat Kemiskinan di Indonesia 8,07 Persen, Tapi Bank Dunia Sebut 64,1 Persen

I Wayan Widyantara • Dipublikasikan Minggu, 13 September 2026 | 16:36 WIB
Ilustrasi kemiskinan
Ilustrasi kemiskinan

 

RadarBuleleng.id – Perbedaan mencolok angka kemiskinan Indonesia antara versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia memicu sorotan publik. 

BPS mencatat angka kemiskinan nasional per Maret 2026 berada di level 8,07 persen, sedangkan Bank Dunia memproyeksikan sebanyak 64,1 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.

Menanggapi kebingungan publik, BPS dan Bank Dunia merilis pernyataan resmi bersama. 

Kedua lembaga menegaskan tidak ada perbedaan data mentah karena sama-sama bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), melainkan akibat perbedaan standar dan tujuan pengukuran.

Narahubung Humas BPS, Favten Ari Pujiastuti, bersama Senior External Affairs Officer World Bank Group, Lestari Boediono, menjelaskan bahwa BPS menggunakan metode pengukuran berbasis biaya hidup minimum (pangan dan non-pangan) di tingkat lokal/provinsi.

"Definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda karena memiliki fungsi masing-masing. BPS mengukur keterjangkauan biaya hidup riil masyarakat di daerah, sedangkan Bank Dunia memakai standar global," bunyi rilis resmi bersama BPS dan Bank Dunia, Sabtu (12/9/2026).

Bank Dunia menetapkan ambang batas kemiskinan dari awalnya pengeluaran USD 4,2 (Rp 73.949) per hari, menjadi USD 8,30 (sekitar Rp 146.138) per orang per hari untuk kategori negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income).

Pihak Bank Dunia menegaskan bahwa lonjakan porsi 64,1 persen bukan berarti masyarakat Indonesia mendadak makin miskin, melainkan karena patokan standar hidup yang digunakan jauh lebih tinggi untuk disandingkan dengan negara maju lainnya.

Bagi Provinsi Bali, BPS mencatat angka kemiskinan daerah per September 2025 tetap melandai di posisi 3,42 persen (sekitar 160,09 ribu jiwa). 

Pemerintah menegaskan data BPS nasional tetap menjadi acuan tunggal dan paling relevan dalam perumusan kebijakan penyaluran bantuan sosial maupun pengentasan kemiskinan di daerah. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

 

Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Bali
Ekonomi Bali Kemiskinan Indonesia Berita Ekonomi Hari Ini bps bali bank dunia