RadarBuleleng.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN Denpasar) resmi mengabulkan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I hingga IV terkait kewenangan mengadili dalam perkara perdata nomor 958/Pdt.G/2026/PN Dps yang dilayangkan oleh advokat Togar Situmorang.
Berdasarkan putusan melalui sistem e-Court, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa PN Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, serta menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 588.000.
Perkara ini melibatkan empat badan hukum media di Bali yang sebelumnya digugat, yakni PT Bali Intermedia Digital (Radar Bali dan Radar Buleleng), PT Artha Media Fajar Bali Utama Press (Fajar Bali), PT Bali Warta Kencana (Balipolitika), dan PT Mangupura Inter Media (MangupuraNews).
Putusan disambut penuh syukur oleh para tergugat karena dinilai menjadi tonggak penting dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan demokrasi di Pulau Bali.
Tim Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) yang beranggotakan sekitar 34 advokat mengapresiasi majelis hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut.
Sikap majelis hakim dinilai menunjukkan pemahaman terhadap batas kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa pemberitaan pers.
Koordinator Bidang Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali sekaligus Kuasa Hukum Tergugat, Ignatius Rhadite, menyampaikan apresiasi mendalam atas putusan majelis hakim yang dinilai sangat objektif dan berpihak pada koridor hukum pers.
”Pertama, kami menyambut baik dan mengapresiasi putusan dari Majelis Hakim PN Denpasar. Kenapa? Karena hakim dan juga pengadilan berpihak pada pers,” ujar Radit saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Radit mengungkapkan, fakta-fakta persidangan membuktikan secara jelas bahwa sengketa yang dipersoalkan murni merupakan sengketa pemberitaan.
Sesuai amanat undang-undang, mekanisme penyelesaiannya wajib ditempuh secara utuh melalui Dewan Pers terlebih dahulu.
”Informasi yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers belum ditempuh secara utuh oleh penggugat. Sehingga ketika mekanisme ini belum dilalui, artinya hal tersebut masih berada di ranah dan kewenangan Dewan Pers,” tegasnya.
Tim kuasa hukum juga menilai gugatan perdata dengan nilai tuntutan ganti rugi fantastis mencapai Rp 20 miliar tersebut terindikasi kuat sebagai bentuk Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) atau upaya pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalistik.
”Pertama, mereka tidak menempuh mekanisme UU Pers. Kedua, hak jawab yang telah diberikan tidak digunakan dengan baik. Ketiga, nominal ganti kerugian yang diminta menunjukkan bahwa penggugat tidak memiliki itikad baik,” ujar Radit.
Ia menambahkan, putusan sela hingga akhir dari PN Denpasar ini menjadi angin segar sekaligus preseden hukum (yurisprudensi) yang berharga bagi iklim demokrasi.
”Putusan ini memberikan kepercayaan diri dan mengembalikan keberanian bagi para jurnalis untuk tidak perlu takut memberitakan fakta serta menyampaikan kebenaran kepada publik, karena wartawan dan pers dilindungi undang-undang,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Tim SJB, I Made "Ariel" Suardana, menegaskan putusan tersebut menjadi preseden penting bagi perlindungan profesi jurnalis.
Apalagi, sengketa pers memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Hakim sangat memahami batas kewenangan dalam memeriksa perkara, sekaligus menghormati mekanisme khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers," tegas Ariel.Bali, Kamis (5/10)
Menurutnya, sengketa pemberitaan tidak bisa serta-merta diperlakukan seperti perkara perdata pada umumnya.
Sebab, UU Pers merupakan aturan khusus atau Lex Specialis yang memiliki mekanisme tersendiri dalam penyelesaian sengketa pers.
Dijelaskan Ariel, ini sejalan dengan sejumlah putusan hakim lainnya yang telah mengakui kewenangan dan mekanisme penyelesaian sengketa pers.
“Karena itu, putusan ini semakin memperkuat legitimasi Undang-Undang Pers serta keberadaan Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa pemberitaan," imbuhnya.
Lebih jauh, Ariel menyebut putusan sela tersebut bukan semata-mata kemenangan bagi pihak media atau jurnalis yang berhadapan dengan gugatan hukum.
Menurutnya, putusan tersebut dinilai menyangkut kepentingan publik, khususnya dalam menjaga ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat memperoleh informasi.
“Dengan adanya putusan ini, kita telah ikut menyelamatkan demokrasi, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers,” tegasnya..
Ariel menegaskan, Tim Advokasi SJB bersama seluruh elemen yang peduli terhadap kemerdekaan pers akan terus mengawal persoalan serupa.
Upaya pembungkaman pers, menurutnya, bukan hanya mengancam kebebasan jurnalis, tetapi juga merugikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan berimbang.
Terkait langkah selanjutnya, pihak tergugat kini masih menunggu sikap dari pihak penggugat. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, pihak penggugat memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bali.
Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada langkah hukum lanjutan, putusan ini dipastikan berkekuatan hukum tetap (inkracht). (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Bali