SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan ribuan kader untuk memantau dan mengendalikan kasus stunting.
Ribuan kader itu disiagakan guna memastikan tidak ada penambahan kasus stunting secara signifikan.
Maklum saja, Buleleng punya pengalaman buruk terkait kasus stunting. Pemkab Buleleng sempat dibuat kebakaran jenggot gara-gara jadi daerah dengan kasus stunting tertinggi di Bali.
Pada tahun 2023 lalu, prevalensi kasus stunting di Buleleng menyentuh angka 11 persen. Namun pada tahun 2024, prevalensi stunting turun menjadi 2,7 persen.
Baca Juga: Prevalensi Stunting di Buleleng Turun Tajam: Dari 11 Persen Jadi 2 Persen
Kini Pemkab Buleleng melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Buleleng mengerahkan 1.830 orang kader untuk menekan kasus stunting.
Ribuan kader itu berasal dari berbagai komponen. Mulai dari kader keluarga berencana, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan kader kesehatan.
“Mereka ini tugasnya memantau, mencegah, sampai mendampingi keluarga yang rawan stunting dan yang sudah stunting,” kata Kepala Dinas P2KBP3A Buleleng, Nyoman Riang Pustaka, Minggu (11/2/2024).
Menurutnya kader-kader tersebut harus melakukan edukasi kepada kelompok remaja maupun calon pengantin.
Baca Juga: Kesadaran Cegah Stunting Masih Rendah
Mereka juga harus bekerja sama dengan kader kesehatan untuk melakukan pengecekan pada kondisi kesehatan calon pengantin. Guna mencegah munculnya kasus anemia.
Selanjutnya kader juga harus memantau kondisi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, serta mendampingi balita.
“Kalau ini bisa dimaksimalkan, kasus stunting bisa ditekan,” imbuhnya.
Ia mengaku saat ini kader-kader tersebut masih belum bisa bekerja dengan maksimal dalam hal pendampingan. Kader masih lebih banyak bekerja dalam hal penyuluhan, pencegahan, dan edukasi.
“Kadang mencari sumber daya yang mumpuni juga sulit. Karena mereka harus paham dari pencegahan sampai penanganan. Belum lagi mereka harus paham IT, karena kinerja harus masuk dalam aplikasi,” katanya.
Pemerintah berencana akan memberikan bimbingan teknis secara rutin untuk penguatan kemampuan para kader.
Selain itu pemerintah juga akan memberikan insentif kepada para kader. Insentif tersebut senilai Rp 210 ribu per bulan. (*)
Editor : Eka Prasetya