SINGARAJA, RadarBuleleng.id - DPRD Buleleng dibuat geleng-geleng kepala dengan mekanisme pengadaan obat-obatan yang ada di Buleleng.
Dewan menganggap pemerintah tidak cermat dalam proses pengadaan obat dan alat kesehatan. Sehingga ujungnya masyarakat yang jadi korban.
Mirisnya lagi, fasilitas kesehatan di Buleleng kekurangan obat paracetamol yang notabene obat penurun panas.
Fakta itu diungkap anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya. Ia menyebut program kesehatan masyarakat di Buleleng belum terealisasi dengan baik.
Ngurah Arya mencontohkan pengadaan paracetamol yang notabene obat penurun panas.
Pembelian obat tersebut tidak perlu melalui tender. Melainkan cukup melalui e-katalog. Mirisnya, DPRD Buleleng menemukan fakta bahwa obat itu kosong di fasilitas kesehatan.
“Paracetamol yang harga murah saja bisa kurang. Ironi sekali. Ini yang dirugikan masyarakat miskin. Jangan sampai di rumah sakit pemerintah kekurangan obat,” katanya.
Baca Juga: Obat Habis Saat Liburan atau Mudik? Jangan Panik! BPJS Kesehatan Punya Solusinya
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, dr. Putu Arya Nugraha mengatakan saat ini ada ketimpangan di sumber daya kesehatan yang ada di Buleleng.
Arya menyebut Buleleng masih kekurangan dokter, infrastruktur kesehatan, bahkan dokter ahli.
Khusus soal pengadaan obat, Arya menyebut hal itu terjadi karena ada kendala dalam proses administrasi anggaran belanja.
“Kalau soal penyediaan obat dan faskes itu terkendala administrasi sebenarnya. Persoalannya kadang anggaran sudah ada, penyedia yang belum siap,” kata Arya.
Ia pun berencana meminta kebijakan khusus kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Karena hal tersebut berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya