SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti selama ini masih mengandalkan metode 3M (Menguras, Menutup, dan Mendaur Ulang) serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Padahal ada vaksin demam berdarah yang bisa menjadi solusi efektif dalam menekan kasus DBD.
Sayangnya hingga kini, vaksin DBD belum masuk dalam daftar imunisasi wajib. Sehingga kasus DBD masih melonjak.
Vaksin DBD sebenarnya telah tersedia selama lima tahun terakhir dan dapat diperoleh di sejumlah praktik dokter swasta di Buleleng.
Sayangnya, vaksin ini masih bersifat berbayar karena belum difasilitasi pemerintah. Vaksin yang diimpor dari Jepang ini memiliki harga berkisar Rp 1-1,5 juta per paket, dan bisa memberikan perlindungan selama 4-5 tahun.
Direktur RSUD Buleleng, dr. Putu Arya Nugraha, mengungkapkan bahwa vaksin DBD belum tersedia di rumah sakit pemerintah. Karena pengadaannya belum menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah.
"Di praktik dokter swasta sudah tersedia, meskipun jumlahnya masih terbatas karena harganya cukup tinggi. Namun, jika melihat manfaatnya, harga tersebut sebanding dengan risiko DBD yang bisa berakibat fatal," ujar Arya saat dikonfirmasi kemarin (23/2/2025).
Baca Juga: Duh, Demam Berdarah Melonjak di Bulan Januari, Sebulan Tembus 143 Kasus
Ia menambahkan bahwa Buleleng kerap mencatat kasus DBD tinggi setiap tahunnya, bahkan pernah mencatat rekor nasional sebagai daerah dengan kasus DBD tertinggi.
Ia memandang vaksin bisa menjadi solusi dalam mencegah DBD. Contohnya Kota Balikpapan yang telah mengadakan vaksin DBD bagi siswa sekolah karena anak-anak dan remaja menjadi kelompok paling rentan tertular di lingkungan sekolah.
"Situasi ini hampir serupa dengan Buleleng. Polanya juga hampir mirip. Tentu pengadaan vaksin DBD menggunakan APBD jadi kewenangan pimpinan daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, muncul informasi bahwa perusahaan farmasi dalam negeri tengah mengembangkan vaksin DBD. Sehingga nantinya tidak perlu mengandalkan impor dari Jepang.
Jika vaksin bisa diproduksi di Indonesia, harganya diharapkan lebih terjangkau dan kemungkinan mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah menjadi lebih besar.
Data Dinas Kesehatan Buleleng mencatat jumlah kasus DBD pada Januari 2025 mencapai 120 kasus.
Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan akhir 2024, yang mana tercatat 111 kasus pada November, melonjak menjadi 171 kasus pada Desember.
Puncak kasus DBD sepanjang 2024 terjadi pada April dengan jumlah mencapai 348 kasus. (*)
Editor : Eka Prasetya