Temui Dewan, Forkom BPD Buleleng Minta Perbup dan Kendaraan Operasional

Francelino Junior • Dipublikasikan Rabu, 24 Januari 2024 | 03:00 WIB

Forkom BPD Buleleng berharap mereka mendapat kendaraan operasional. Juga meminta adanya perbup terkait BPD.
Forkom BPD Buleleng berharap mereka mendapat kendaraan operasional. Juga meminta adanya perbup terkait BPD.
SINGARAJA-Forum Komunikasi (Forkom) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Buleleng meminta untuk difasilitasi kendaraan operasional serta Peraturan Bupati (perbup).

Mereka beraudiensi ke Kantor DPRD Kabupaten Buleleng pada Selasa (23/1) pukul 10.00 WITA dan diterima Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna.

Ketua Forkom BPD Buleleng, Ida Bagus Kade Rai Surya Darma menjelaskan tujuan mereka untuk difasilitasi kendaraan operasional untuk 129 desa. Kendaraan tersebut untuk menunjang tugas dan fungsi mereka di pemerintahan desa.

Selain itu, mereka juga berharap agar Ketua DPRD Buleleng mau membantu melobi Penjabat Bupati Buleleng agar mau membuat perbup, yang merupakan turunan dari Perda Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mereka berharap, dalam perbup itu nantinya menjabarkan mengenai teknis BPD yang belum terakomodir, agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda.

"Kami harap perbup mengenai hal-hal teknis BPD, baik itu laporan kinerja maupun terkait dengan pesangon atau tunjangan BPD di Buleleng," katanya ditemui usai audiensi.

Adanya perbup itu, juga sebagai bentuk satu pemahaman antara perbekel dengan BPD. Karena BPD juga memiliki tanggung jawab mengawasi kinerja perbekel, juga menjaga harmonisasi penyelenggaraan pemerintah desa.

"Salah satu bahasa teknis terkait dengan dana purna bakti atau pesangon. Mekanisme besaran tidak diatur di perda, adanya perbup sehingga tidak berdebat panjang dengan kepala desa," sambungnya lagi.

Di tempat yang sama, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, I Made Dwi Adnyana mengatakan bila pengadaan kendaraan operasional penunjang kembali lagi ke keuangan desa.

Karena operasional untuk desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah desa. Tetapi untuk pengadaan kendaraan operasional harus berasal dari sumber dana lain, bukan dari dana desa. Karena dana desa sudah diatur oleh pemerintah pusat.

"Kalau perlu serta kebutuhan dana memenuhi, silahkan lakukan pengadaan berdasarkan hasil musyawarah. Seperti kendaraan operasional perbekel dari pengadaan desa," kata Dwi Adnyana.

Mengenai permintaan perbup, Dwi Adnyana menjelaskan sebenarnya segala format yang berkaitan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016. 

Tetapi karena dalam Perda 12 Tahun 2018 dalam Pasal 111 dan 112 tertuang amanat untuk membentuk perbup terkait laporan kinerja BPD dan pesangon, sehingga merasa wajib untuk membuat perbup.

"Akan didiskusikan dengan Bagian Hukum, sehingga BPD ada pedoman," singkatnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna menanggapi santai terkait permintaan kendaraan operasional. Menurutnya ini kembali lagi ke kebijakan kepala daerah.

Pengadaan kendaraan operasional ini sama juga seperti kebijakan untuk memberikan kendaraan operasional ke perbekel, kelian adat, hingga kelian subak.

"Ini masalah kebijakan saja. Kalau kita mau menganggarkan ya bagus. Akan coba kami sampaikan saat pembahasan APBD bersama Pemkab Buleleng. Mudah-mudahan bisa dibantu untuk diprogramkan," ujarnya.

Mengenai perbup, masih dengan nada santai, Supriatna mengatakan tindak lanjut membuat perbup melihat dari keperluannya. Bila dipandang perlu, maka membuat perbup terkait BPD akan dilakukan.

Namun bila dirasa tidak perlu, maka tidak membuat perbup bukan menjadi persoalan.

Meskipun ia tidak mengetahui pasti perda tersebut tidak ditindaklanjuti sejak tahun 2018 hingga saat ini oleh kepala daerah sebelumnya hingga Buleleng dipimpin penjabat.

"Itu ranahnya ada di kepala daerah. Meskipun ada klausul, kalau dipandang tidak perlu maka tidak membuat perbup bukan menjadi persoalan, tidak wajib ada turunan perdanya," pungkasnya.***

Editor : Donny Tabelak
Sumber : Radar Buleleng
dprd buleleng Forkom Perbup