Sempat Mendukung, PDI Perjuangan Kini Tolak Program Tapera

Jawapos Source control • Dipublikasikan Sabtu, 8 Juni 2024 | 02:20 WIB

 

Suasana kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Suasana kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

RadarBuleleng.id - PDI Perjuangan kini menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Padahal dulunya PDIP merupakan partai yang mendukung program tersebut.

Tapera merupakan muara dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Program Tapera sendiri lahir lewat pembahasan undang-undang di DPR RI. Bahkan Ketua Pansus Tapera merupakan politisi PDIP, Yoseph Umar Hadi.

Baca Juga: Pengembang Perumahan Belum Serahkan PSU, Kini Dikejar Pemkab Buleleng

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam implementasi undang-undang, pemerintah harus melihat konteks yang terjadi di masyarakat.

Sebelum menerapkan undang-undang, pemerintah harus melihat kondisi rakyat dan hal-hal yang bersifat wajib. 

“Itu juga melihat bagaimana kondisi pemerintahannya. Kita kan baru pemulihan ini setelah pemilu dana terkuras dan bansos melonjak habis-habisan, ya dalam situasi itu recovery dulu dong," kata Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin (6/6/2024).

Menurut Hasto, penerapan undang-undang harusnya bisa menjadi solusi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Dia meminta agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum menerapkan aturan tersebut. 

Baca Juga: Diduga Sempitkan Sungai, Pengembang Perumahan di Buleleng Dilaporkan ke Pj Gubernur Bali

Salah satu yang ia kritisi adalah perubahan ketentuan dalam iuran Tapera. Tadinya iuran bersifat sukarela, kemudian berubah menjadi iuran wajib bagi semua pekerja.

Semestinya, kata Hasto, aturan Tapera tidak membebani masyarakat. "Jadi jangan sampai kontradiktif, negara mau memungut sesuatu dari rakyat. Tapi pada saat yang lain tambang dibagi-bagi, dan ada persoalan terkait keadilan di situ,: ujarnya.

Hasto mendorong pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi masyarakat, mengingat kini masyarakat umumnya menolak Tapera. 

Dia menilai tidak ada salahnya pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Tapera demi kepentingan masyarakat.

"Nggak ada salahnya pemerintah dan DPR yang berasal dari rakyat mendengarkan suara rakyat, suara rakyat saat ini adalah menolak itu,” demikian Hasto. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Editor : Eka Prasetya
Sumber : jawapos.com
pdi perjuangan tabungan perumahan rakyat pdip tapera