RadarBuleleng.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memantau ketat penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah tersebut diambil di tengah sorotan publik, termasuk dugaan adanya dapur fiktif, dan target ambisius BGN untuk menyerap anggaran hingga Rp 99 triliun tahun ini (terdiri dari pagu awal Rp 71 triliun dan potensi tambahan Rp 28 triliun).
Di balik besarnya dana yang digelontorkan, pelaksanaan program ini tidak lepas dari sorotan publik.
Terutama setelah muncul isu dapur fiktif dalam laporan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Perihal itu, kini Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak tinggal diam.
Khususnya, Purbaya menyebut adanya pantauan ketat dengan melibatkan aparat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah.
Hal itu dituturkan Menkeu Purbaya saat kunjungan ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, pada Jumat(26/9/2025) lalu.
Dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, Purbaya diketahui membicarakan kondisi serapan anggaran, kemungkinan tambahan dana, hingga langkah evaluasi ke depan.
Purbaya menyebut, evaluasi program akan dilakukan pada akhir Oktober 2025 mendatang.
Hasil dari pemantauan itu akan menentukan apakah pemerintah menambah anggaran, mempertahankannya, atau justru memangkas anggaran.
“Kalau betul bisa nyerap, ya kita kasih tambah, kalau nggak, ya kita potong,” tegas Purbaya.
Lantas, bagaimana sejauh ini pemantauan Menkeu Purbaya usai sebelumnya menyeruak isu dapur fiktif dalam program MBG? Berikut ulasan selengkapnya.
Kawalan Ketat Menkeu
Purbaya menekankan dirinya tidak hanya akan memantau dari kantor pusat, melainkan turun langsung ke lapangan.
Menkeu pengganti Sri Mulyani itu mengaku sudah mengerahkan sejumlah pegawai Kementerian Keuangan untuk memonitor di 20 titik secara acak.
“Saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi,” ucap Purbaya dalam kesempatan yang sama.
Menurut Purbaya, langkah ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan pelaksanaan program benar-benar berdampak pada masyarakat dan terjaga akuntabilitasnya.
“Penyerapannya sesuai dengan direncanakan. Belakangnya betul. Makanya saya ingin tahu itu saja untuk memastikan nanti programnya betul-betul berjalan dan berdampak ke perekonomian,” katanya.
Batal Tambah Rp 50 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan rencana tambahan anggaran sebesar Rp 50 triliun pada 2025 batal direalisasikan.
Dadan menyebut salah satu alasanya terkait kemampuan serapan tidak memungkinkan untuk angka sebesar itu.
“Tadi kami hitung-hitung lagi yang Rp50 triliun tidak akan bisa kita serap. Kemungkinan besar yang kita serap adalah tambahan Rp28 triliun. Jadi Rp71 triliun plus Rp28 triliun tahun ini,” kata Dadan.
Kepala BGN itu menambahkan, serapan anggaran hingga September 2025 baru mencapai Rp19,3 triliun, tetapi sudah melampaui target bulanan.
“Target kita di akhir September Rp19 triliun. Jadi sudah melebihi target yang harusnya akhir September,” ujar Dadan.
Multiplier Effect ke Ekonomi
Dalam pertemuan itu, Purbaya juga menyebut-nyebut soal pelaksanaan program MBG sudah menunjukkan dampak positif.
Menurutnya, serapan anggaran yang lebih tinggi dari perkiraan memberi efek berganda bagi perekonomian.
“Tadi saya pikir penyerapannya rendah, tapi ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan. Dan programnya, multiplier effect-nya ke perekonomian memang cukup signifikan,” ujar Purbaya.
Purbaya lantas menegaskan tambahan dana bukan masalah besar selama pelaksanaan program terbukti efektif. Namun, keputusan akhir tetap menunggu evaluasi lapangan pada Oktober 2025.
Proyeksi Tahun Depan
Di lain pihak, Dadan optimistis tahun depan program MBG bisa berjalan lebih cepat dengan alokasi Rp 335 triliun.
Ia menargetkan sejak awal tahun 2026, serapan bisa mencapai Rp1,2 triliun per hari.
“Targetnya kita kejar tahun ini. Kalau Rp82,9 juta penerima manfaat bisa kita selesaikan tahun ini dengan 25.400 SPPG aglomerasi dan 6.000 SPPG terpencil,” katanya.
Dengan proyeksi itu, pemerintah memastikan program MBG tidak hanya menjadi proyek anggaran besar, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi jutaan penerima.
Menjawab Isu Dapur Fiktif
Sorotan publik kian tajam ketika isu dapur fiktif dalam program MBG mencuat ke permukaan.
Secara terpisah, Dadan sempat menegaskan pihaknya sudah melakukan pembersihan data melalui sistem rollback pada portal Mitra.
“Begitu kita tutup ya portal Mitra, kemudian kita sisir seluruh yang dalam proses persiapan ini yang sudah lebih dari 50 hari tidak aktif, ternyata ada 6.018 yang kena rollback,” jelas Dadan di Kantor BGN, Jakarta, pada Senin, 22 September 2025.
Dari jumlah itu, 2.123 SPPG berhasil menunjukkan keseriusan sehingga statusnya dipulihkan. Meski demikian, target nasional tetap dikejar, yakni 25.421 dapur hingga akhir tahun. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya