RadarBuleleng.id – Krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat melumpuhkan aktivitas warga di 9 kabupaten/kota se-Bali selama hampir 10 hari berbuntut panjang.
Anggota Komisi VI DPR RI asal Bali, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mencecar habis-habisan jajaran Direksi PT Pertamina (Persero) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2026).
Politisi senior PDI Perjuangan tersebut mempertanyakan secara mendalam mitigasi ketahanan energi Pertamina di Bali serta mengecam perbedaan informasi antara jajaran daerah dan pusat yang dinilai membingungkan masyarakat.
Alit Kelakan menilai Pertamina harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota BBM, rantai pasok, dan pola distribusi.
“Kami di Bali mengalami antrean BBM cukup panjang dari 13 Oktober sampai 21 Oktober, hampir 10 hari. Saya ingin kejelasan,” tegas Alit Kelakan dalam rapat dengar pendapat di DPR RI.
Alit mengatakan, saat antrean BBM mulai menjalar dari Denpasar, Badung, hingga Tabanan, ia bertemu dengan pihak Pertamina wilayah Bali untuk mengecek kondisi riil.
Kala itu, manajemen Pertamina daerah dengan percaya diri mengklaim stok dan armada distribusi dalam posisi sangat aman.
Saat itu Pertamina mengklaim kebutuhan riil Bali mencapai 2.200 kiloliter (KL) Pertalite dan 1.000 KL Pertamax per hari.
Pertamina juga menyebut stok tersedia di Depot Pesanggaran sebanyak 1.200 KL dan Depot Manggis sebanyak 1.000 KL. Distribusi disokong puluhan truk yang mana 23 armada truk tangki siaga di Pesanggaran serta 72 armada di Manggis.
”Di kepala saya, masalah ini sudah selesai karena secara hitungan matematis syaratnya terpenuhi. Tapi faktanya di lapangan antre parah, Pak! Yang awalnya hanya Denpasar, Badung, dan Tabanan, malah menjalar ke seluruh kabupaten selama sembilan hari,” kata mantan Wakil Gubernur Bali itu.
Keanehan kian tajam ketika tiga hari kemudian Dirut Pertamina turun ke Bali dan memberikan keterangan berbeda.
Pusat berdalih antrean dipicu oleh lonjakan pemakaian serta kendala teknis akibat kerusakan jangkar kapal yang menghambat bongkar muat.
”Ini informasi mana yang bisa kami percaya? Satu sisi Pertamina wilayah Bali bilang aman, satu sisi Pak Dirut bilang problem teknis dan lonjakan. Kalau lonjakan harian, bukankah setiap tahun sudah ada penambahan kuota 10 sampai 15 persen untuk mengantisipasi high season?” cecar Alit.
Ketidaksesuaian data dan klaim Pertamina tersebut dinilai membuat para wakil rakyat serba salah saat harus memberikan penjelasan kepada konstituen di daerah.
Terlebih, dampak kelangkaan BBM selama lebih dari sepekan itu telah memukul telak nadi perekonomian Bali—mulai dari pelaku UMKM, pengemudi transportasi, hingga industri pariwisata.
”Kerugian masyarakat luar biasa. Mereka hidupnya bergantung pada sektor transportasi dan pariwisata, kacau itu Pak! Kami minta penjelasan transparan agar hal ini tidak terulang lagi, baik di Bali maupun wilayah Indonesia lainnya,” tambahnya.
Bahkan, Alit menyentil bahwa ketidaksinkronan data ini telah memicu rumor liar di tengah masyarakat terkait ketahanan finansial dan pasokan energi nasional.
”Makanya sekarang masyarakat berasumsi ini minyaknya ada atau tidak? Pemerintah bisa beli atau tidak? Ada duitnya tidak untuk beli minyak? Di atas kertas tidak ada masalah, tapi faktanya di lapangan bermasalah,” kritiknya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Bali