RadarBuleleng.id - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dinilai telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan serius.
Namun hingga kini, pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional, kondisi yang memicu sorotan tajam terhadap konsistensi komitmen negara dalam melindungi rakyat.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Aceh, Rifqi Maulana mengatakan, bahwa skala bencana yang terjadi saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai musibah lokal semata. Dampaknya telah meluas lintas daerah dengan korban dan kerusakan yang signifikan.
Ratusan ribu warga terdampak, ribuan lainnya terpaksa mengungsi. Akses transportasi terputus, layanan kesehatan terganggu, serta aktivitas ekonomi lumpuh di berbagai wilayah terdampak.
“Ini sudah memenuhi indikator krisis kemanusiaan. Negara seharusnya hadir secara totalitas, bukan setengah-setengah,” kata Rifqi, Kamis (18/12/2025).
Menurut Rifqi, belum ditetapkannya status bencana nasional berdampak langsung pada lambannya penanganan di lapangan. Upaya penanggulangan dinilai belum sebanding dengan besarnya dampak yang dirasakan masyarakat.
Padahal, dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto kerap menegaskan bahwa negara tidak boleh absen ketika rakyat menghadapi bencana.
Rifqi pun mengingatkan kembali pernyataan Prabowo pada 2015 saat bencana kabut asap melanda Sumatra dan Kalimantan.
Kala itu, Prabowo menilai kabut asap layak ditetapkan sebagai bencana nasional karena dampaknya meluas lintas provinsi dan mengancam keselamatan masyarakat.
“Jika kabut asap dulu dianggap cukup alasan untuk status nasional, maka bencana banjir dan longsor di Sumatra hari ini jelas memenuhi kriteria yang sama, bahkan lebih berat karena ada korban jiwa dalam jumlah besar,” ujarnya.
Permahi Aceh menilai kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara pernyataan politik dan kebijakan nyata. Penanganan bencana masih banyak dibebankan kepada pemerintah daerah, sementara kapasitas dan sumber daya daerah sangat terbatas.
Di sisi lain, kebutuhan pengungsi terus meningkat, mulai dari pangan, air bersih, obat-obatan, listrik, hingga hunian sementara yang layak. Situasi ini dinilai membutuhkan peran lebih dominan dari pemerintah pusat.
Rifqi mendesak Presiden untuk menginstruksikan langsung kementerian dan lembaga terkait, seperti BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, serta TNI–Polri, agar mengambil alih secara lebih kuat penanganan darurat dan pemulihan pascabencana di Sumatra.
Ia juga menyoroti faktor waktu. Menjelang bulan Ramadan, ribuan pengungsi masih bertahan di tenda-tenda darurat, di tengah cuaca yang tidak menentu dan pemadaman listrik berkepanjangan di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data BNPB, tercatat sebanyak 1.053 orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Selain itu, sekitar 200 orang hingga kini masih dinyatakan hilang.
“Di titik inilah komitmen negara diuji. Data korban sudah bicara, sekarang tinggal keberanian pemerintah pusat mengambil keputusan,” tegas Rifqi. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya