RadarBuleleng.id – Industri pariwisata Bali dinilai tengah menghadapi kondisi yang tidak baik-baik saja. Meski secara data jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan, realitas di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
Tingkat hunian hotel (okupansi) dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR) tercatat tak kunjung mencapai target.
Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran pelaku pariwisata yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali.
Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, menyebut kondisi tersebut sebagai paradoks pariwisata Bali sepanjang 2025.
“Secara angka, kunjungan wisatawan naik sekitar sepuluh persen. Tetapi peningkatan itu tidak diimbangi dengan okupansi hotel,” kata Cok Ace di Tabanan belum lama ini.
Berdasarkan data internal PHRI Bali, tingkat okupansi hotel justru mengalami penurunan signifikan, dari sebelumnya 66 persen menjadi sekitar 58 persen.
Kondisi tersebut juga berdampak pada penerimaan PAD dari sektor PHR di sejumlah kabupaten potensial yang dinilai tidak mengalami kenaikan berarti.
“Seharusnya ketika kunjungan wisatawan meningkat, PAD ikut naik. Tapi kenyataannya tidak. Inilah yang kami sebut paradoks pariwisata Bali,” beber mantan Wakil Gubernur Bali itu.
Menurut Cok Ace, salah satu penyebab utama Bali terasa sepi bagi pelaku industri resmi adalah maraknya akomodasi pariwisata ilegal atau liar.
Kondisi tersebut diperparah dengan keberadaan platform sewa daring seperti Airbnb yang operasionalnya dinilai belum diatur secara ketat.
Melalui platform tersebut, banyak rumah disewa oleh warga asing, kemudian disewakan kembali kepada wisatawan lain. Ironisnya, transaksi pembayaran kerap dilakukan di luar negeri, sehingga tidak tercatat sebagai objek pajak daerah.
“Ini yang mengacaukan tata niaga industri pariwisata kami. Wisatawan ramai, tapi hotel kosong dan PAD tidak bergerak signifikan,” tegasnya.
Selain persoalan akomodasi ilegal, faktor lain yang ikut memengaruhi persepsi sepinya Bali adalah dampak bencana alam dan isu lingkungan.
Banjir yang belakangan melanda sejumlah kawasan, termasuk di ikon wisata seperti Kuta, serta persoalan sampah, turut memberi citra negatif bagi pariwisata Bali.
Cok Ace memperkirakan kondisi ini masih akan terasa hingga akhir 2025, termasuk saat libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Jika pada tahun-tahun sebelumnya okupansi hotel saat Nataru bisa menembus 80 hingga 90 persen, tahun ini diproyeksikan hanya berkisar di angka 60 sampai 70 persen.
“Sekarang kami lihat di lapangan, okupansi paling mentok di 60–70 persen,” katanya.
Meski dihadapkan pada tantangan berat di penghujung 2025, PHRI Bali tetap menaruh optimisme terhadap pemulihan pariwisata pada 2026.
Namun, Cok Ace mengingatkan pemerintah agar tidak menggantungkan perekonomian Bali semata pada sektor pariwisata.
“Sektor lain seperti pertanian dan UMKM juga harus mendapat perhatian serius,” pungkasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya