Bali Birokrasi Ekonomi Bisnis Entertainment Hukum Kriminal Kesehatan Kuliner Nasional Nusantara Olahraga Otomotif Pariwisata Pendidikan Politik Sosial Budaya Update Buleleng

Dewan Pendidikan Berharap Pemkab Buleleng Ikut Kembangkan Lembaga Pendidikan Hindu

Antara • Rabu, 19 Juni 2024 | 02:06 WIB

 

PENDIDIKAN: Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, I Made Sedana.
PENDIDIKAN: Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, I Made Sedana.

RadarBuleleng.id - Dewan Pendidikan Buleleng, berharap pemerintah daerah memberikan dan dukungan terhadap pengembangan widyalaya atau lembaga pendidikan umum bercirikan agama Hindu.

Pengembangan widyalaya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap agama Hindu.

“Pemerintah Kabupaten Buleleng harus turut serta memberikan dukungan karena widyalaya mendorong peningkatan akselerasi pendidikan wajib belajar di Buleleng,” kata Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, I Made Sedana sebagaimana dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, Menteri Agama telah menerbitkan peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan widyalaya di Indonesia. 

Saat ini di Buleleng ada sembilan lembaga pasraman formal yang mengajukan proses alih status menjadi widyalaya.

Selama ini, lembaga-lembaga widyalaya tersebut bernaung dan mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. 

Kemudian, pada tataran operasional di daerah, widyalaya berkoordinasi dan mendapat naungan dari Kantor Kementerian Agama baik di provinsi maupun kabupaten.

“Jadi, kalau saudara kita di Muslim sejak dulu punya sekolah umum bercirikan agama dalam bentuk madrasah, Hindu baru punya yang namanya widyalaya, Kami mendorong sosialisasi widyalaya agar semakin digaungkan di masyarakat,” kata Sedana.

Sedana mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya terbantu dengan keberadaan widyalaya. 

Alasannya rata-rata lama sekolah di Buleleng masih rendah. Yakni hanya 7,5 tahun.

“Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng berbicara demikian. Jadi, widyalaya ini sebenarnya mendorong memperluas akses pendidikan kepada masyarakat,” kata dia.

Sedana yang juga akademisi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja itu juga mendorong agar pemerintah daerah memberikan akses penerimaan siswa baru pada jalur zonasi.

“Intinya adalah diberikan ruang. Terlebih status widyalaya yang ada semuanya masih swasta dibawah yayasan. Belum ada yang dinegerikan. Meskipun ada beberapa yang akan dinegerikan,” kata dia.

Selain itu, bukti kepedulian pemerintah daerah bisa diupayakan dalam memberikan pendampingan dan penguatan terkait konteks delapan standar pendidikan dan guna meningkatkan kualitas widyalaya yang ada.

“Jadi, widyalaya itu bukanlah saingan dari sekolah umum. Mari dukung bersama-sama agar lembaga ini berkembang. Pemerintah daerah saya dorong untuk ikut bersama-sama memberikan dukungan,” kata Sedana. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Editor : Eka Prasetya
#hindu #Widyalaya #Dewan Pendidikan #pemkab buleleng #buleleng #pasraman