RadarBuleleng.id - Partai Gerindra menjadi kuda hitam di Provinsi Bali. Gerindra berhasil menggeser dominasi partai-partai lain yang lama bercokol di parlemen, khususnya di DPRD Bali.
Selama ini Gerindra harus puas berada di posisi 3 besar. Mengekor PDI Perjuangan dan Golkar.
Pada Pemilu 2024, Gerindra menggeser posisi Golkar. Kini Gerindra menjadi runner up di Bali, membayangi PDI Perjuangan.
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024, PDI Perjuangan masih kokoh berkuasa di Bali dengan mengantongi 1.446.583 suara sah.
Sementara Partai Gerindra mengantongi 324.648 suara. Gerindra unggul tipis atas Partai Golkar yang meraup 322.569 suara.
Pada Pemilu 2024, Gerindra Bali mengklaim berhasil menguasai 58 kursi parlemen di berbagai tingkatan.
Mulai dari DPRD kabupaten/kota, DPRD Bali, hingga DPR RI.
Baca Juga: Dua Kader Gerindra Buleleng Dipastikan Lolos ke DPRD Bali
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Bali, Made Muliawan Arya mengatakan 58 orang yang terpilih tersebut tersebar secara merata di 9 Kabupaten/kota se-Bali.
Menurutnya hal itu akan memudahkan pemenangan Gerindra di Bali dalam beberapa Pemilu mendatang.
Pria yang akrab disapa De Gadjah itu mengatakan, Gerindra Bali berhasil merebut 9 kursi di DPRD Denpasar.
Kemudian meraih 4 kursi di DPRD Badung, 4 kursi di DPRD Buleleng, 9 Kursi di DPRD Karangasem, dan 4 kursi di DPRD Gianyar.
Kemudian 4 kursi di DPRD Tabanan, 4 kursi di DPRD Jembrana, 1 kursi di DPRD Bangli, serta 8 kursi di DPRD Klungkung.
Sementara di DPRD Bali, Gerindra mengantongi 10 kursi. Gerindra Bali hanya gagal merebut kursi DPRD Bali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bangli.
Selanjutnya untuk DPR RI, Gerindra Bali berhasil mendapatkan 1 kursi. Yaitu dari I Dewa Gde Agung Widiarsana dengan mengumpulkan 80.658 suara.
Menurut De Gadjah, pihaknya telah menginstruksikan kepada kader terpilih agar menjaga kepercayaan masyarakat.
Mereka juga harus sungguh-sungguh menjadi pelayan masyarakat Bali. “Harus benar-benar menyatu dengan masyarakat,” ujarnya.
Dia mengingatkan agar kader benar-benar menjalankan tugas. Bukan mbalelo dalam menjalankan tugas.
“Jika tidak menjalani tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik, sanksi nya PAW. Dan hal tersebut sudah menjadi instruksi Ketum Gerindra, Bapak H. (Purn) Jendral Prabowo Subianto,” tegasnya. (*)
Editor : Eka Prasetya