RadarBuleleng.id - Upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah kembali ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jawa Tengah masa bakti 2025–2030.
Dalam agenda yang digelar di Semarang itu, Luthfi meminta KPPI menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan Program Kecamatan Berdaya.
Menurut Luthfi, pemberdayaan perempuan harus bergerak lebih cepat dan terstruktur, terutama di bidang politik dan ekonomi.
Luthfi menilai, keterlibatan perempuan masih tertinggal jauh dibanding laki-laki.
“Hari ini perempuan Jawa Tengah baru menempati sekitar 20 persen kursi DPR RI. Sementara laki-laki masih mendominasi sekitar 80 persen. Ini harus kita ubah bersama,” ujarnya.
Program Kecamatan Berdaya disebut menjadi motor utama dalam memperkuat kemandirian perempuan di tingkat akar rumput.
Program tersebut telah diterapkan di sekitar 150 kecamatan di 35 kabupaten/kota, mencakup pelatihan keterampilan, peningkatan ekonomi kreatif, pendampingan usaha, hingga percepatan pelayanan publik ramah perempuan.
“KPPI punya jaringan kuat sampai ke daerah. Kami butuh lembaga yang mampu mengawal program ini agar tepat sasaran,” kata Luthfi.
Luthfi menegaskan, Kecamatan Berdaya bukan sekadar program ekonomi, tetapi juga gerakan sosial untuk membangun keberanian perempuan berpartisipasi dalam kehidupan publik.
Selain mendorong penguatan politik perempuan, Pemprov Jawa Tengah juga telah menyiapkan roadmap pemberdayaan perempuan yang lebih komprehensif jangka panjang.
Isinya mencakup tata kelola pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pengembangan UMKM perempuan, pemberdayaan keluarga, hingga literasi dan pendidikan politik.
Luthfi menilai, masalah utama partisipasi politik perempuan bukan hanya soal kuota, tetapi juga edukasi dan keberanian.
“Perempuan perlu ruang aman, bimbingan, serta pendampingan berkelanjutan. Program seperti Kecamatan Berdaya bisa menjadi pintu masuk memperkuat keberdayaan,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas perempuan bukan hanya kepentingan kelompok tertentu, melainkan kepentingan bersama.
“Masyarakat tidak akan maju jika perempuan tidak diberi kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini momentum kita untuk memperbaiki,” katanya.
Lebih lanjut Luthfi berharap, KPPI aktif menggelar pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan penguatan kapasitas perempuan di tingkat kecamatan.
Agenda tersebut diyakini dapat menutup kesenjangan representasi perempuan yang selama ini masih lebar. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.