RadarBuleleng.id - Persoalan sampah dan bencana banjir yang belum tertangani tuntas di Bali kembali menjadi sorotan.
Komite II DPD RI bersama Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana di Kantor DPD RI, Sabtu (17/1/2026).
Rakor tersebut dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, didampingi Anggota Komite II DPD RI asal Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik alias Ni Luh Djelantik.
Dalam pertemuan itu, Badikenita menegaskan bahwa salah satu akar persoalan banjir di Bali adalah menyusutnya kawasan hutan akibat alih fungsi lahan.
Ia mengungkapkan, hutan di Bali terus berkurang karena berubah menjadi area perkebunan, seperti durian dan pisang Cavendish.
Dampaknya, sumber air bersih ikut menyusut dan daya serap tanah menurun. Kondisi tersebut membuat Bali semakin rentan dilanda banjir.
“Jika air bawah tanah terus berkurang, akan terbentuk rongga-rongga kosong di dalam tanah. Ini berpotensi memicu banjir,” jelas Badikenita.
Baca Juga: Melahirkan di Pantai Sangsit, ODGJ Asal Papua Barat Dititipkan di Rumah Aman Buleleng
Selain isu lingkungan, rakor juga membahas persoalan sampah yang dinilai belum dikelola secara konsisten.
Badikenita menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik. Ironisnya, sampah yang sudah dipilah di tingkat rumah tangga kerap tercampur kembali saat proses pengangkutan maupun di depo.
Antrean panjang truk sampah menuju tempat pembuangan akhir (TPA) juga menjadi perhatian. Kondisi ini dinilai mencerminkan perlunya peningkatan kesadaran dan perbaikan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
“Bali dikenal karena keindahan, keamanan, dan kenyamanannya. Jika sampah menumpuk dan banjir terjadi, tentu akan berdampak langsung pada pendapatan dan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Badikenita mendorong pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Bali untuk memperkuat literasi dan mitigasi bencana. Salah satunya dengan melakukan penanaman kembali di kawasan hutan guna menjaga keberlangsungan sumber air bersih.
DPD RI juga berencana melakukan evaluasi detail terhadap rencana tata ruang wilayah di Bali. Evaluasi ini mencakup pemetaan terbaru hutan lindung, hutan sosial, serta lahan yang dimanfaatkan masyarakat.
“Kami akan membuat peta terbaru dan menindaklanjutinya. Ke depan akan ada rapat bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta BPN ATR,” ujarnya.
Tak hanya itu, DPD RI akan mengecek langsung kondisi lahan eksisting di Bali, termasuk luas wilayah, lahan yang telah direklamasi, sisa kawasan hutan, hingga pemanfaatan lahan untuk pariwisata dan permukiman.
Sementara itu, Ni Luh Djelantik mengusulkan langkah konkret untuk pencegahan banjir dengan pengadaan bibit pohon.
Ia menyebut, DPD RI mengajukan permintaan awal sekitar 10 ribu bibit pohon untuk ditanam di sejumlah wilayah rawan bencana di Bali.
“Kami mulai dari jumlah itu terlebih dahulu sebagai langkah awal,” ujar senator perwakilan Bali tersebut. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya