SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Maraknya pemanfaatan trotoar dan bahu jalan secara ilegal oleh pengusaha rongsokan di kawasan Jalan Pattimura, Singaraja, akhirnya ditindak tegas oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng.
Petugas gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) penertiban pada Kamis (12/11/2026) pagi mulai pukul 09.00 WITA.
Langkah tegas tersebut diambil menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat yang terganggu oleh parkir armada bongkar muat serta tumpukan rongsokan yang memakan badan jalan dan fasilitas pejalan kaki di jalur padat kendaraan tersebut.
Sidak penertiban ini dipimpin Kasat Pol PP Buleleng, I Komang Kappa Tri Aryandono, didampingi Kabid Penegakan Perda (Perada) A.A. Desi Adi Putra,., jajaran Trantib Kecamatan Buleleng, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Bugis.
Dalam aksi penertiban tersebut, petugas mendapati dua lokasi usaha rongsokan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan fasilitas umum. Kedua pemilik usaha tersebut masing-masing adalah Anis Abdullah Baslum dan M. Husen.
Anis Abdullah Baslum ditindak akibat pelanggaran memarkirkan armada mobil dan melakukan aktivitas bongkar muat barang rongsokan di badan jalan.
Sementara M. Husen ditindak lantaran kedapatan menumpuk barang-barang rongsokan di atas trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
Kasat Pol PP Kabupaten Buleleng, Kappa Tri Aryandono menjelaskan, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan keresahan warga terkait terganggunya kelancaran lalu lintas dan fungsi jalan umum di Jalan Patimura.
”Kami mendapati pelanggaran yang mana badan jalan dan trotoar digunakan untuk parkir bongkar muat serta tumpukan barang rongsokan. Oleh karena itu, kami langsung mengambil tindakan tegas dengan memeriksa kelengkapan izin dan meminta kedua pemilik membuat surat pernyataan resmi,” tegas Kappa.
Menurut Kappa, aktivitas yang dilakukan oleh para pengusaha barang rongsokan itu melanggar Perda Kab. Buleleng No. 1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan, Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, serta Perda No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat.
Kedua pengusaha rongsokan tersebut akhirnya bersedia menandatangani surat pernyataan yang memuat poin-poin krusial.
Dalam pernyataan tersebut, keduanya menyatakan siap entaati dan melaksanakan seluruh ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, serta segera melengkapi seluruh dokumen perizinan berusaha.
Selain itu mereka juga berjanji tidak lagi menaruh atau menempatkan barang rongsokan serta kendaraan di trotoar maupun bahu jalan yang mengganggu arus lalu lintas di Jalan Patimura.
Apabila hal tersebut dilanggar, para pengusaha menyatakan siap menerima sanksi tegas sesuai hukum tanpa menuntut ganti rugi kepada pemerintah apabila di kemudian hari kembali mengulangi pelanggaran.
Pol PP Buleleng menegaskan akan menerjunkan personel untuk melakukan pengawasan ketat selama seminggu kedepan di lokasi tersebut.
Jika dalam masa pemantauan kedua pelanggar mengabaikan surat pernyataan yang telah ditandatangani, Pol PP Buleleng akan menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) hingga tindakan pembekuan izin, bahkan eksekusi penertiban terhadap gudang tersebut. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka PrasetyaSumber : Radar Buleleng