SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Kabupaten Buleleng, Bali, resmi ditunjuk sebagai daerah pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Program ini digadang-gadang menjadi solusi untuk mengatasi persoalan klasik penyaluran bantuan yang kerap menuai polemik.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Buleleng, I Putu Kariaman Putra, mengungkapkan implementasi program tersebut sebenarnya sudah mulai berjalan, meski rapat koordinasi baru digelar secara resmi, Rabu (1/4/2026).
“Walaupun rapat terbuka baru dilaksanakan hari ini, sebenarnya tim di Buleleng sudah bergerak lebih dulu. Ini bentuk komitmen kita mendukung program pusat,” ujarnya.
Kariaman menilai, digitalisasi bansos menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul, mulai dari data penerima yang tidak tepat sasaran hingga kecemburuan sosial di masyarakat.
Melalui sistem berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat nantinya bisa mengecek langsung status kelayakan mereka sebagai penerima bantuan.
“Dengan sistem ini, semuanya menjadi lebih transparan. Masyarakat bisa langsung mengetahui apakah mereka layak atau tidak menerima bantuan, tanpa harus melalui proses yang berbelit,” jelasnya.
Tak hanya itu, sistem juga diharapkan mampu meminimalisir praktik perantara yang selama ini kerap menimbulkan ketidakpuasan.
Untuk mempercepat implementasi di lapangan, Pemkab Buleleng akan membentuk agen-agen sosial di setiap desa. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat mengakses sistem digital tersebut.
Agen sosial nantinya cukup dibekali gadget yang mendukung akses ke aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta mengikuti pelatihan dari pemerintah pusat.
Setiap agen ditargetkan mendampingi sekitar 100 kepala keluarga. Dengan total sekitar 267 ribu kepala keluarga di Buleleng, aparatur desa diharapkan turut membantu proses tersebut.
Sistem digital ini akan terhubung dengan berbagai basis data, mulai dari kependudukan, aset, hingga perbankan. Integrasi diharapkan mampu menekan potensi kesalahan penyaluran bantuan.
Adapun sasaran program meliputi penerima bansos yang akan didaftarkan ulang, masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia, dan penderita penyakit kronis.
Pemkab Buleleng pun mengajak seluruh elemen, mulai dari perangkat daerah hingga pemerintah desa, untuk terlibat aktif dalam menyukseskan program ini.
“Ini bukan hanya program pemerintah, tetapi upaya bersama untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” pungkas Kariaman. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Buleleng