SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Inspeksi mendadak (sidak) Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali ke Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Kamis (22/1/2026), belum sepenuhnya menjawab keresahan warga.
Masyarakat menilai sidak tersebut belum tuntas dan belum memberikan kejelasan atas persoalan banjir yang kerap melanda desa mereka setiap musim hujan.
Sidak dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, didampingi sejumlah anggota pansus, yakni Dewa Nyoman Rai, Somvir, Wayan Bawa, Ketut Rochineng, Ni Putu Yuli Astuti, Kadek Setiawan, dan Putu Mangku Mertayasa.
Kehadiran rombongan dewan disambut ratusan warga yang berharap ada jawaban konkret atas sumber banjir yang selama ini merugikan aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Rombongan pansus mengawali sidak dengan meninjau sodetan yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng.
Sodetan tersebut terhubung dengan pangkung atau sungai mati dari kawasan hulu yang menampung limpahan air dari sejumlah wilayah, termasuk Kembang Merta, Tabanan, sebelum bermuara ke Danau Buyan.
Selain itu, sodetan juga terhubung dengan saluran air yang dibuat gotong royong oleh warga pada tahun 2023 silam.
Di lokasi, pansus sempat meminta penjelasan petugas Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida terkait hulu aliran pangkung tersebut. Namun, jawaban yang disampaikan dinilai belum memuaskan.
Pansus juga sempat memanggil salah satu investor usaha glamping di dekat saluran sodetan tersebut. Pansus tadinya ingin meminta klarifikasi dan dokumen perizinan terkait usaha tersebut.
Namun pengecekan dokumen perizinan urung dilakukan lantaran hujan lebat mengguyur lokasi sidak.
Rombongan dewan memilih meninggalkan lokasi dan menuju Bali Handara. Kondisi tersebut membuat warga kecewa karena inspeksi dianggap terhenti di tengah jalan.
Usai dari Pancasari, pansus melanjutkan peninjauan ke sejumlah pangkung di kawasan Bali Handara yang diduga juga bermuara ke Danau Buyan.
“Harus dicek dulu hulunya di mana. Karena kalau kita tahu masalah di hulu, nanti yang di hilir nggak akan selesai,” kata I Made Supartha.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan persoalan banjir harus segera ditangani karena sangat mengganggu akses mobilitas warga, terutama di Jalan Raya Singaraja–Denpasar.
“Nanti kita lihat aspek lingkungan. Air dari gunung itu mengalirnya pasti ke sungai. Tadi ada beberapa aliran, entah itu ke sungai, pangkung, telabah atau lainnya, yang jelas semua mengalir ke hilir. Makanya kami ingin cek, aliran sungai mana saja yang dilewati. Yang jelas kami akan perdalam dan kaji lagi,” ujarnya.
Namun, di sisi lain, Perbekel Pancasari, Wayan Komiarsa, mengaku masih belum puas dengan hasil sidak tersebut.
Ia menilai pansus belum memberikan jawaban atas pertanyaan krusial warga, khususnya terkait saluran air yang dibangun masyarakat secara swadaya.
Komiarsa menjelaskan, saluran air tersebut dibuat pada 2023 melalui gotong royong warga untuk mengurangi dampak banjir di Banjar Dinas Lalanglinggah, wilayah yang paling sering tergenang. Namun belakangan, saluran itu justru dipermasalahkan oleh salah satu investor.
“Saya merasa sidak hari ini belum selesai. Kalau memang saluran air yang dibuat tahun 2023 itu dipermasalahkan, warga siap menutup lagi. Tapi kami meminta, kepada siapapun pihak yang menyalahkan warga untuk mencarikan solusi. Karena masyarakat sudah berupaya mencari solusi mandiri untuk menyelesaikan banjir,” tegas Komiarsa.
Ia pun mendesak DPRD Bali melalui Pansus TRAP agar tidak berhenti pada sidak semata, melainkan menghadirkan solusi konkret dan kepastian aturan, sehingga persoalan banjir tahunan di Desa Pancasari benar-benar bisa diselesaikan. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya