SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Serangan ke server data milik pemerintah kian marak terjadi. Belum lama ini Pusat Data Nasional Kementerian Kominfo menjadi sasaran serangan digital.
Setelah Pusat Data Nasional, data perizinan di Pemkot Denpasar juga muncul pada situs dark web.
Serangan digital yang kian masif tersebut, membuat Pemkab Buleleng mulai melakukan langkah antisipasi terhadap keamanan server data mereka.
Pemerintah pun mulai mengecek ulang keamanan server data mereka. Mengingat data digital cukup rentan dengan serangan hacker.
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfo Santi) Buleleng kini tengah melakukan audit keamanan digital di server mereka.
Audit keamanan digital itu dilakukan untuk mencari celah-celah keamanan yang bisa menjadi pintu masuk serangan digital.
“Kami lakukan antisipasi dan pencegahan dini dengan mengecek aplikasi yang ada, apakah masih aman atau tidak,” kata Kepala Dinas Kominfo Santi Buleleng, Ketut Suwarmawan, Rabu (3/7/2024).
Suwarmawan mengatakan, dari sisi pengamanan jaringan pihaknya melakukan pengamanan lewat firewall. Sehingga dapat mendeteksi yang berusaha masuk ke jaringan pemerintah.
Baca Juga: HUT ke-45 SMPN 4 Singaraja: Sekolah Luncurkan Aplikasi Sipraja
Seluruh perangkat daerah juga telah diminta melakukan pengamanan cyber. Baik itu lewat aplikasi maupun akun media sosial.
“Harus ganti password secara berkala dan lakukan otentikasi dua faktor, sehingga mencegah potensi serangan digital maupun akun yang diambil alih,” jelasnya.
Selain itu pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) guna melakukan audit keamanan digital.
“Ada audit keamanan dan kemampuan server. Kalau ada celah kerentanan, nanti akan ada rekomendasi dari BSSN apa yang harus dilakukan untuk mencegah serangan,” ungkap Suwarmawan.
Lebih lanjut Suwarmawan mengatakan, pihaknya juga meminta seluruh instansi rutin melakukan back up data. Terutama data yang tersimpan dalam server.
Tadinya back up data hanya dilakukan seminggu sekali. Kini back up data dilakukan setiap hari, guna mencegah hilangnya data-data penting.
“Server memang kami yang simpan. Tapi untuk back up data setiap instansi itu punya. Kami berupaya mencegah hilangnya data,” demikian Suwarmawan.
Asal tahu saja, saat ini pemerintah mengelola 88 buah aplikasi. Sebanyak 41 aplikasi merupakan buatan pusat, dan 47 aplikasi buatan pemerintah daerah. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya