SINGARAJA-Kabupaten Buleleng kedatangan Tim Peneliti dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada Senin (22/7) pagi.
Kedatangan mereka untuk melakukan penelitian terhadap kinerja dan efektivitas Penjabat (Pj) Buleleng Buleleng, Ketut Lihadnyana.
Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Lembaga Penelitian IPDN, yang berfokus pada penelitian komparasi tingkat efektivitas kinerja Penjabat Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten pertama yang dikunjungi dari total 27 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dikomparasi.
Yang harapannya dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kinerja Penjabat Kepala Daerah.
Kepala Lembaga Penelitian IPDN, Ihwan Sudrajat mengatakan bila penelitian ini menggunakan sejumlah kriteria, yakni kondusifitas birokrasi, kepatuhan penjabat daerah dalam menjalankan perintah pusat, stabilitas wilayah, dan inovasi pelayanan publik.
Guna mendapatkan hasil maksimal dalam penelitian ini, tim peneliti IPDN akan melakukan pengecekan data ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Secara teknis, pimpinan SKPD akan diwawancarai secara langsung untuk mengkonfirmasi permintaan data yang dibutuhkan, serta berkaitan dengan kepemimpinan penjabat kepala daerah.
Ihwan Sudrajat mengatakan bila wawancara juga dilakukan menyasar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perwakilan media, perwakilan tokoh masyarakat, dan perwakilan akademisi di Kabupaten Buleleng.
"Wawancara yang kami lakukan dengan pihak terkait, dilakukan secara objektif. Hasil kegiatan ini akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan kemudian diteruskan ke Presiden," jelasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana berkelakar bila selama dua tahun menjabat di Kabupaten Buleleng sudah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Katanya, upaya strategis yang telah dilakukan adalah pemberantasan kemiskinan ekstrem, penataan pasar, serta verifikasi dan validasi data.
Selain itu, lanjut Lihadnyana, pihaknya juga membuat basis data yang akurat terkait jaminan sosial, sehingga nantinya dengan data yang lebih akurat akan berhasil mengurangi pemborosan anggaran.
Inovasi yang penting dibuat Lihadnyana adalah Mall Pelayanan Publik yang terletak di area Pasar Banyuasri.
Sehingga masyarakat dalam menerima layanan pemerintah dapat semakin cepat, transparan, dan akuntabel.
"Prinsip dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan, selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat," tegasnya.***
Editor : Donny Tabelak