RadarBuleleng.id - Para karyawan di Hotel Spa Village Resort Buleleng terus berupaya memperjuangkan hak-hak mereka.
Terutama setelah direksi memutuskan menutup hotel secara sepihak sejak 1 Oktober 2024 lalu.
Semenjak hotel ditutup, para karyawan tidak mendapatkan gaji. Mereka juga tidak mendapatkan pesangon.
Para karyawan sudah mengadu kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Buleleng, namun belum membuahkan hasil.
Mereka akhirnya memutuskan mengadu kepada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali. Karyawan berharap Disnaker Bali bisa menuntaskan masalah yang menimpa mereka.
Kemarin (5/11/2024) Disnaker Bali menggelar pertemuan tripartit, antara pekerja, pemerintah, dan direksi perusahaan.
Sayangnya pertemuan itu tidak membuahkan hasil. Lantaran hanya dihadiri pekerja dan pemerintah. Sementara direksi perusahaan mangkir.
Ketua Serikat Pekerja Spa Village Resort, Jro Mangku Gede Pasek menyebut Disnaker Bali sudah berupaya mengundang perusahaan pengelola hotel. Perusahaan itu berbasis di Malaysia.
Sayangnya hingga pertemuan tripartit kemarin, perusahaan tidak mengirimkan perwakilan. Baik itu direksi maupun kuasa hukum. Konon pemilik perusahaan memilih tinggal di Malaysia.
”Dari owner Malaysia belum ada jawaban sama sekali. Kami minta sama dari dinas bagaimana solusi ke depan supaya bisa menghubungi pihak owner Malaysia,” jelas Pasek.
Menurutnya kehadiran pihak owner atau perwakilannya sangat penting. Harapannya, owner atau kuasa hukumnya dapat memberi kejelasan soal nasib para pekerja.
Lebih lanjut Pasek mengatakan, pemerintah masih akan berupaya mengundang pihak perusahaan. Masih ada dua tahap lagi yang harus dilalui.
“Kami harap, dari pihak Kementerian Tenaga Kerja juga ikut membantu. Supaya ada kejelasan terkait nasib kami,” harapnya.
Asal tahu saja, Hotel Spa Village Resort di Desa Tembok mendadak tutup pada 1 Oktober lalu. Hotel bintang empat di Kecamatan Tejakula itu tiba-tiba menghentikan seluruh operasionalnya.
Tadinya hotel masih beroperasi seperti biasa pada Minggu (29/9/2024). Namun pada Senin (30/9/2024), tamu yang menginap dipindahkan ke hotel lain. Kemudian pada Senin (1/10/2024) seluruh aktivitas dihentikan.
Pemerintah berusaha menuntaskan masalah itu, terutama dari sisi tenaga kerja. Namun upaya mediasi yang dilakukan Disnaker Buleleng tidak membuahkan hasil.
Dalam perkembangannya, muncul isu bahwa direksi hotel melakukan manipulasi harga kamar. Harga kamar yang dijual pada aplikasi, berbeda dengan harga yang dicatat dalam pembukuan.
Hal itu berdampak pada temuan pajak. Diduga direksi mengemplang pajak alias menolak membayar pajak senilai Rp 10 miliar sejak tahun 2018 lalu.
Setelah hotel tutup pada 1 Oktober 2024, direksi hotel mendadak menghilang. Konon pihak direksi berada di Malaysia. Mereka memutus kontak dengan para pekerja dan manajemen.
Belakangan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melakukan penyitaan aset hotel tersebut. Gara-gara direksi tidak menyelesaikan kewajiban pajak mereka. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya