SINGARAJA, radarbuleleng.id - Ratusan perbekel seluruh Kabupaten Buleleng menggeruduk DPRD Buleleng.
Ini terjadi akibat hibah atau Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung tidak kunjung cair alias macet, ke kas masing-masing desa.
Ratusan perbekel ini datang pada Selasa (17/12) siang ke kantor dewan. Di sana, para pemimpin desa ini juga dipertemukan dengan perwakilan dari Pemkab Buleleng.
Inti pembicaraan berkaitan dengan tak kunjung cairnya dana bantuan dari Badung, yang disalurkan melalui program Badung Angelus Bhuana.
”Ini tentu kekhawatiran karena waktu sudah pendek (2024 segera berakhir, dana belum cair). Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) pencairan sudah kami ikuti,” ujar Ketua Forum Komunikasi Perbekel Seluruh Kabupaten Buleleng, Ketut Suka.
Ia mengatakan, dana yang mereka usulkan ke Pemkab Badung tidaklah dilewati dengan proses yang mudah, hingga kemudian proposal yang mereka usulkan dapat di-acc.
Kata Suka, proposal yang diajukan oleh desa-desa yang ada di Buleleng tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik saja, namun juga ada yang non fisik.
Sangat disayangkan, apabila pembangunan fisik yang sudah dilakukan pembongkaran terlebih dahulu, namun dana yang diharapkan ternyata tertahan.
Para perbekel ini pun meminta agar setidaknya BKK Badung dapat cair minimal 30 persen saja.
Hal ini agar pembangunan yang dilakukan di desa, berdasarkan usulan yang dicantumkan dalam proposal, dapat berjalan dengan lancar.
”Kasihan teman-teman yang sudah terbongkar bangunannya, namun dana belum cair. Harapannya, tanggal 20 Desember atau sebelum Natal, sudah pegang dana tersebut (BKK Badung Rp 1 miliar per desa),” lanjut Suka.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya mengungkapkan, yang dititikberatkan pada perbekel adalah tak kunjung cairnya dana BKK Badung, ke masing-masing desa.
Padahal juklak dan juknis serta aturan yang ada sudah diterapkan.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya pun meminta agar tidak terjadi debat kusir, maka Pemkab Buleleng meski harus hati-hati dalam kebijakan pencairan BKK Badung, tapi dibaliknya harus ada ketegasan dalam mengambil keputusan.
Apalagi BKK Badung sebesar Rp 128 miliar sudah cair ke kas Kabupaten Buleleng, yang akan disalurkan ke 128 desa yang ada di Buleleng.
”Harus ada ketegasan, agar tidak ada pertanyaan menggantung di perbekel. Sebab dana tidak bisa dieksekusi turun ke desa, sedangkan juklak juknisnya sudah diikuti. Ini jadi pertanyaan terus,” tegas Ngurah Arya.
Dilanjutkan lagi, sebenarnya untuk mencairkan dana tersebut sangat gampang. Namun perbedaan kebijakan juklak dan juknis membuat para perbekel selalu bertanya-tanya. Sebab dana tersebut sangat bermanfaat bagi pembangunan desa.
Ia berharap BKK Badung ini tidak dikaitkan dengan muatan politik, tetapi benar-benar murni untuk membantu desa-desa di Bali utara menjadi lebih baik.
”Dalam waktu 2 atau 3 hari, kami akan undang Pemkab Badung untuk menjelaskan terkait hibah ini. Karena mereka juga punya regulasi terkait hibah BKK,” tutup politisi asal Desa Gerokgak itu.***
Editor : Donny Tabelak