SINGARAJA, Radarbuleleng.jawapos.com- Mencuatnya data ratusan pelajar tingkat SMP di Buleleng mengalami disleksia atau kesulitan membaca, menulis, dan mengeja membuat kepala daerah pengeng.
Kini mereka diminta untuk membatasi penggunaan ponsel di lingkungan sekolah diminta untuk dibatasi.
Hal ini ditegaskan Wakil Bupati (Wabup) Buleleng, Gede Supriatna usai pertemuan dengan Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng pada Senin (14/4) di ruang kerjanya.
Pertemuan ini juga sebagai tindak lanjut untuk mencari solusi, atas gangguan belajar yang terjadi pada pelajar di Buleleng, yang memang menjadi perbincangan.
Menurut Supriatna, tentu dengan kemajuan zaman tidak akan lepas dengan teknologi.
Namun penggunaannya perlu dibatasi, terutama saat kegiatan belajar mengajar maupun saat berada di lingkungan sekolah.
”Karena ada temuan, anak yang tidak bisa menulis namun lancar mengetik di HP atau lancar bersosial media. Bukan berarti anti teknologi, tetapi pembatasan dilakukan agar anak berkonsentrasi dalam menempuh pendidikan,” ujarnya pada Selasa (15/4).
Wabup Supriatna juga meminta agar ada pemberian atau penambahan waktu khusus, untuk penanganan siswa yang belum bisa atau lancar membaca.
Ini juga dapat dilakukan dengan menggandeng tim relawan, baik dari lembaga pendidikan atau perguruan tinggi untuk pendampingan.
Selain itu, kurangnya motivasi diri serta perhatian dari keluarga, ditambah dengan keseluruhan pendidikan yang hanya diserahkan kepada guru di sekolah, membuat anak-anak kurang untuk mendapatkan pendidikan.
”Padahal orang tua juga harus mendampingi, agar anak lebih baik pendidikan dan moralnya,” lanjutnya.
Wakil Bupati Buleleng meminta agar Disdikpora dan Dewan Pendidikan Buleleng agar bersinergi dalam menangani siswa SMP, yang masih kurang kemampuan membaca dan menulisnya.
Dinas terkait juga diminta untuk mendapatkan data terbaru, serta solusi atas permasalahan tersebut.
Dewan Pendidikan Buleleng mengatakan, kalau permasalahan ini merupakan wujud dari rendahnya literasi siswa.
Pihaknya menyarankan agar Disdikpora dapat melakukan pemetaan awal, setidaknya untuk memastikan kebutuhan masing-masing siswa, berkaitan dengan gangguan belajar.
”Apakah siswa itu berkebutuhan khusus? Apakah sistem administrasi menyebabkan guru sibuk dan abai dalam melakukan pengajaran? Jadi ini perlu dicermati,” kata Made Sedana, Ketua Dewan Pendidikan Buleleng.
Menurut Disdikpora Buleleng, dari 34.062 orang siswa SMP diketahui ada total 363 siswa yang terbagi dalam kategori tidak bisa membaca sebanyak 155 orang dan 208 siswa masuk kategori tidak lancar membaca.
Memang presentasenya hanya 0,011 persen tetapi cukup membuat publik bertanya-tanya.
Faktor-faktor membuat mereka mengalami gangguan belajar, diduga karena efek jangka panjang pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Kesenjangan literasi dari jenjang SD, pemahaman keliru tentang Kurikulum Merdeka, kekhawatiran tenaga pendidik terhadap ancaman hukum dan stigma sosial.
Tekanan sosial dan politik terhadap guru, serta dampak lingkungan dan keluarga yang menyebabkan psikologis siswa terganggu.
”Kurangnya motivasi, pembelajaran tidak tuntas, disleksia, disabilitas, dan kurangnya dukungan keluarga menjadi penyebab utama siswa SMP di Buleleng terkendala membaca dan menulis,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikpora Buleleng, Putu Ariadi Pribadi. ***
Editor : Donny Tabelak