Radarbuleleng.jawapos.com- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng diusulkan untuk dimekarkan.
Anjuran ini disampaikan Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya dengan alasan beban kerja organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut yang berat.
Menurut dewan Buleleng, sebaiknya pendidikan diurus oleh dinas tersendiri, tanpa terganggu dengan urusan olahraga.
Dengan itu, maka persoalan yang berkaitan dengan pendidikan akan dengan mudah terselesaikan.
Apalagi Buleleng belum lama ini dihantam dengan persoalan disleksia atau gangguan belajar yang terjadi pada ratusan pelajar SMP.
Tentu usulan ini juga mendukung rencana perampingan OPD, yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna.
Kepala daerah ini juga berencana menciutkan atau memekarkan dinas-dinas yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.
Sebab perampingan ini dilakukan berkaitan dengan efisiensi anggaran, yang digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto, tetapi juga lebih memfokuskan pada program prioritas milik Sutjidra-Supriatna. Terutama yang menyasar kesejahteraan masyarakat.
”Mudah-mudahan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, bahwa Disdikpora Buleleng dipisah. Dinas pendidikan khusus mengurus pendidikan dan sebagainya. Untuk pemuda dan olahraga ada OPD-nya juga,” ujar Ngurah Arya pada Kamis (24/3).
Dilanjutkannya, dengan pemisahan ini setidaknya tidak ada lagi dinas menjalankan urusan yang dianggap nyaplir.
Kata ketua dewan, dengan pemecahan dinas ini juga, akan terlihat penggunaan anggaran serta target capaiannya.
Ngurah Arya mencontohkan, jangan sampai dana yang seharusnya masuk ke KONI Buleleng, malah masuk juga ke Disdikpora Buleleng.
Tentu hal ini akan membuat penggunaan anggaran menjadi tidak efektif dan tumpang tindih.
Tambahnya, jangan sampai diberikan anggaran besar, namun satu pun toilet di sekolah tidak bisa dibangun.
Apalagi berdasar rekomendasi dewan kepada bupati, terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng Tahun 2024, usulan untuk pendidikan yakni mengoptimalkan program Kejar Paket A, B, dan C untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Selain dengan melakukan kajian dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kemampuan membaca siswa SMP.
”Agar tidak lagi dinas pendidikan ngurusin masalah pakaian, cabang olahraga, meli nasi, nyewa hotel, dan sebagainya. Jadi khusus ke pendidikan saja. Sehingga kelihatan sebesar apa dana untuk pendidikan, apakah sudah dengan target 20 persen?,” katanya.
Usulan ini pun, lanjut Ngurah Arya, masih dirapatkan oleh dewan agar cepat diusulkan.
Sebab apabila ada perampingan, tentu juga ada pemekaran yang sesuai dengan kebutuhan.***
Editor : Donny Tabelak