SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Peringatan hari buruh di Kabupaten Buleleng, Bali, masih menyisakan catatan. Ada sejumlah kasus perburuhan yang belum tuntas.
Salah satu kasus yang paling mencolok adalah nasib para karyawan hotel Spa Village Resort di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Buleleng.
Nasib puluhan karyawan di hotel tersebut terkatung-katung hingga kini. Gara-gara jajaran direksi hotel kabur ke luar negeri.
Fakta itu diungkap Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Buleleng, Luh Putu Ernila Utami.
Ernila mengatakan perusahaan perlu bersikap terbuka kepada karyawannya. Termasuk serikat pekerja yang ada di perusahaan.
Manajemen juga idealnya menyampaikan kondisi keuangan perusahaan. Bukan bersifat tertutup. Ia khawatir sikap tertutup dari manajemen, justru menimbulkan bom waktu bagi karyawan.
Baca Juga: DPRD Buleleng Sebut Manajemen Hotel Spa Village Sengaja Telantarkan Karyawan
Seperti yang terjadi di Hotel Spa Village Resort. Manajemen hotel tiba-tiba memutuskan menghentikan seluruh layanan pada 1 Oktober lalu.
Kondisi itu menuai pertanyaan dari karyawan. Sebab karyawan menilai kondisi keuangan perusahaan baik-baik saja. Ditambah lagi, hunian hotel juga cukup tinggi.
Setelah hotel tutup, karyawan baru mengetahui jika manajemen melakukan manipulasi pembukuan. Termasuk mengemplang pajak kepada pemerintah.
“Seperti hotel di timur yang tutup itu. Ternyata setelah ditelusuri ada pajak yang tidak dibayar. Kemudian manajemen dan owner sekarang ada di Malaysia. Akhirnya sekarang buruh yang jadi korban,” kata Ernila.
Ernila menyebut, masalah perburuhan di Hotel Spa Village hingga kini belum tuntas. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Buleleng maupun Disnaker Bali sudah berupaya melakukan mediasi.
Sayangnya upaya mediasi menemui jalan buntu. Manajemen tidak pernah menghadiri mediasi. Surat maupun email yang dilayangkan pemerintah juga diabaikan.
Kini satu-satunya opsi yang tersisa adalah melakukan gugatan hukum. Masalahnya, gugatan hukum memakan waktu lama. Biayanya juga tidak sedikit.
“Sampai sekarang nasib rekan-rekan kami itu tidak jelas. Mereka tidak dirumahkan, tidak di-PHK, tapi kalau dibilang masih karyawan, tidak ada pekerjaan. Ini gara-gara manajemen kabur,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah memberlakukan aturan yang lebih ketat terhadap investasi asing. Sehingga investor tidak mudah kabur saat ada masalah pajak maupun tenaga kerja.
“Seperti yang terjadi sekarang ini. Begitu tahu akan ada masalah, akhirnya kabur. Dampaknya pajak tidak bisa ditagih, nasib karyawan juga tidak jelas,” demikian Ernila. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya