Radarbuleleng.jawapos.com- DPRD Kabupaten Buleleng mulai mengantisipasi tambang galian C yang muncul di Bali utara.
Para wakil rakyat ini pun mulai menyiapkan rambu serta batas, agar kegiatan berkaitan dengan penambangan tidak menjadi liar.
Tetapi dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua I DPRD Buleleng, I Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi ke Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali bersama dengan Komisi I DPRD Buleleng.
Tujuannya untuk memperjelas perizinan, regulasi, dan pajak daerah dari pertambangan galian C dan Air Bawah Tanah (ABT).
”Saat ini di Buleleng sudah mulai kelihatan ada banyak pertambangan galian C, yang diperuntukkan untuk bangunan. Tentu kami antisipasi dampak yang ditimbulkan, sekaligus agar bisa menambah PAD Buleleng,” ujarnya pada Senin (9/6).
Dilanjutkan lagi, dewan Buleleng mendapatkan informasi kalau ada sepuluh objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Bali utara.
Namun semuanya belum memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).
Tetapi, sudah ada tiga perusahaan tambang yang sedang dalam proses pengurusan izin.
Wandira mengatakan, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali menyebut kalau Buleleng memiliki potensi tambang terbesar kedua setelah Kabupaten Karangasem.
Katanya, di Bali utara jenis tambang andesit yang ada yaitu batu gamping galian untuk senderan pantai.
Dijelaskan juga, pihak dinas akan memverifikasi setiap pengajuan permohonan izin yang sesuai dengan SOP, yakni selama 14 hari.
Apabila ada kekurangan, maka dikembalikan. Tentu izin pertambangan ada dinas perizinan terkait, sedangkan kelanjutan verifikasi ada di dinas tingkat provinsi.
”Kami segera rapatkan dengan dinas-dinas terkait, agar mendorong para pengusaha tambang di Buleleng, segera mengurus izin. Sehingga berdampak pada penerimaan PAD,” tegas Wandira.***
Editor : Donny TabelakSumber : Radar Buleleng