SINGARAJA, RadarBuleleng.id - DPRD Buleleng meminta agar Pemkab Buleleng mengkaji ulang penggunaan dana pinjaman daerah.
Dewan memandang agar dana pinjaman daerah sebaiknya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan gedung sekolah.
Apalagi nilai pinjaman yang akan diajukan pemerintah pada tahun depan cukup besar. Mencapai Rp 200 miliar.
Demikian terungkap dalam rapat pembahasan anggaran antara DPRD Buleleng dengan Pemkab Buleleng, pada Senin (22/9/2025).
Dalam rapat itu para anggota DPRD Buleleng menyatakan setuju dengan sebagian usulan yang diajukan oleh Pemkab Buleleng.
Baca Juga: Motor Hilang Ternyata Nyasar, Salah Ambil karena Kuncinya Nyantol
Adapun dari dana pinjaman senilai Rp 200 miliar, sebanyak Rp 150 miliar akan digunakan untuk pembangunan gedung pelayanan dan rawat inap RSUD Buleleng.
Sedangkan Rp 50 miliar sisanya digunakan untuk pembangunan unit gedung perkantoran di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buleleng.
Khusus untuk pembangunan gedung pelayanan di RSUD Buleleng, DPRD Buleleng dapat menyetujui hal tersebut.
Sementara untuk pembangunan gedung perkantoran di Setda Buleleng, para anggota dewan kompak meminta agar program tersebut ditunda.
Anggota DPRD Buleleng, Kadek Sumardika menyatakan perbaikan kantor bupati dan gedung Setda lebih baik ditunda.
Ia juga mendesak agar dana yang digunakan untuk penataan kawasan wisata Lovina, kawasan Pelabuhan Tua Buleleng, dan titik nol Kota Singaraja dilakukan penyisiran.
“Dana yang ada agar diperuntukkan untuk pemenuhan infrastruktur jalan dan perbaikan gedung sekolah di Buleleng,” ujar politisi partai Demokrat itu.
Hal serupa juga diungkapkan Anggota DPRD Buleleng, Dody Tisna Adi. Menurutnya masyarakat sangat memerlukan perbaikan jalan. Apalagi jalan di Buleleng merupakan akses pariwisata dan akses ekonomi.
“Lebih baik ini dulu yang diselesaikan, ketimbang kita membangun gedung perkantoran,” ujarnya.
Dody menyebut akses jalan untuk petani dan nelayan harus dibuka seluas-luasnya. Sehingga memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
“Kalau infrastruktur jalan diperbaiki, masyarakat semua tersenyum. Ekonomi juga tumbuh. Percuma kita melakukan penataan kota dan pembangunan gedung kalau jalan-jalan di desa masih banyak yang rusak,” kata politisi Partai Golkar itu.
Pun demikian dengan Ni Kadek Turkini, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng. Ia berharap agar pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan dan sekolah, ketimbang gedung kantor.
“Kita sudah terlalu sering jadi sorotan karena gedung sekolah rusak, jalan rusak. Bagaimana kita mau promosi pariwisata, kalau jalannya rusak. Kami harap, hal ini bisa diproritaskan,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Buleleng, Made Jayadi Asmara juga mengungkapkan hal yang serupa. Menurutnya angka Rp 50 miliar untuk perbaikan gedung kantor, bukan angka yang sedikit.
“Apalagi gedung Setda masih cukup layak. Kalau perlu renovasi, ya silahkan saja. Tapi untuk pembangunan baru, kami minta tunda dulu,” tegasnya.
Politisi Partai Nasdem itu berharap agar pemerintah daerah juga memperhatikan asas pemerataan pembangunan antara desa dengan kota. Sehingga tidak terkesan Singaraja-sentris.
“Kami paham setiap pemimpin pasti punya keinginan untuk menciptakan pembangunan yang sifatnya monumental. Tapi pembangunan infrastruktur di desa juga tidak boleh dilupakan,” demikian Jayadi. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya