SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai berdampak langsung pada sektor konstruksi di Kabupaten Buleleng, Bali.
Harga berbagai material bangunan melonjak signifikan, memicu kekhawatiran terhadap kualitas proyek jika tidak segera diantisipasi.
Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Buleleng, Ketut Budi Adnyana, mengungkapkan kenaikan terjadi hampir di seluruh komponen material, mulai dari pasir, batu, semen hingga besi. Namun lonjakan paling terasa terjadi pada material berbahan plastik, khususnya pipa.
“Yang paling terasa itu pipa, karena naiknya sampai 23 persen. Untuk pekerjaan sarana air minum tentu sangat berpengaruh,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).
Selain itu, harga pasir dan batu juga ikut merangkak naik, bahkan mencapai Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu per truk dalam sepekan terakhir.
Kenaikan disebut berkaitan dengan kebijakan di daerah pemasok, termasuk wilayah Karangasem, serta meningkatnya biaya distribusi akibat kenaikan BBM.
Menurut Budi, kondisi ini menambah beban kontraktor, terutama pada proyek yang sudah berjalan.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan kerugian dari anggota Gapensi, dan proyek hasil tender April 2026 masih tetap dilanjutkan.
Gapensi juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PU-Perkim) Buleleng dan pemerintah pusat terkait kemungkinan penyesuaian nilai kontrak.
Budi menyebut ada wacana kenaikan hingga 8 persen untuk proyek berjalan, namun masih menunggu keputusan resmi.
“Informasinya akan ada penyesuaian sekitar 8 persen, tapi masih menunggu SK. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU-Perkim Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra, menjelaskan bahwa kenaikan BBM berimbas langsung pada biaya operasional proyek, terutama penggunaan alat berat dan distribusi material.
“Di proyek pasti menggunakan BBM, seperti alat berat. Jadi idealnya harus dihitung ada eskalasi harga karena memang ada kenaikan resmi,” ujarnya.
Saat ini, pihaknya masih melakukan perhitungan dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta kementerian terkait untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Menurutnya, kontrak kerja tetap harus dijalankan, namun kondisi di lapangan menunjukkan adanya lonjakan harga yang cukup signifikan sehingga perlu penyesuaian.
“Kontrak tetap harus dipatuhi, tapi ada eskalasi harga. Ini yang kami carikan titik tengahnya agar tidak memberatkan rekanan,” jelasnya.
Adiptha menambahkan, secara regulasi terdapat ruang adendum kontrak hingga 10 persen yang dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan kondisi tersebut, terutama jika dipicu faktor eksternal seperti kenaikan BBM.
“Ada ruang sampai 10 persen untuk adendum. Itu sudah diatur, tinggal melihat situasi dan kondisi di lapangan,” katanya.
Penyesuaian ini dinilai penting untuk menjaga mutu hasil pekerjaan. Tanpa langkah tersebut, dikhawatirkan peningkatan biaya akan berdampak pada kualitas proyek.
Meski demikian, dari sisi ketersediaan BBM non-subsidi di Buleleng disebut masih aman dan tidak mengalami kendala. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya